detikcom
Selasa, 05/03/2013 14:08 WIB

Hari ke-141 Jokowi

Ini Tanggapan Jokowi tentang Uang Makan Ajudannya yang Rp 1,5 M

Salmah Muslimah - detikNews
(dok detikFoto)
Jakarta - APBD DKI Jakarta mengalokasikan uang makan ajudan Gubernur Jokowi sebesar Rp 1,5 miliar. Menanggapi hal itu, Jokowi mengaku tidak tahu.

"Ya nggak tahu. Kemarin ada yang tanya saya anggaran (pembuatan naskah) pidato Rp 500 juta. Lah wong saya pidato (tertulis) saja nggak pernah. Apa pernah saya pidato?" ujar Jokowi.

Jokowi mengimbau masyarakat mencermati anggaran-anggaran DKI di web resmi Pemprov DKI Jakarta sehingga nanti anggaran yang tidak wajar tidak akan digunakannya.

"Saya kan nggak mungkin hapal 57.000 item anggaran, oleh sebab itu pengawasannya di masyarakat. Dibuka di web, kan itu cara kita," lanjutnya.

Jokowi mengaku dirinya hanya mengetahui urusan makro, sementara hal-hal mendetail seperti anggaran pidato dan makan ajudan, dia tak mengetahuinya.

"Kayak urusan pidato saya nggak ngerti, ini masalahnya kebiasannya dari tahun ke tahun, dulu katanya ada anggaran Rp 1,2 miliar, lalu saya tanyakan pas ada suara itu. Terus dibilang, kan sudah separuhnya, Pak. Saya sepersepuluh, seperapatnya (seperempat-red) nggak apa-apa. Orang saya nggak pernah pidato juga. Paling setahun 2 kali itu pun harus dipaksa-paksa. Saya paling nggak seneng dan nggak bisa pidato," jelas Jokowi panjang lebar.




Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(sip/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%