Selasa, 05/03/2013 14:08 WIB

Hari ke-141 Jokowi

Ini Tanggapan Jokowi tentang Uang Makan Ajudannya yang Rp 1,5 M

Salmah Muslimah - detikNews
(dok detikFoto)
Jakarta - APBD DKI Jakarta mengalokasikan uang makan ajudan Gubernur Jokowi sebesar Rp 1,5 miliar. Menanggapi hal itu, Jokowi mengaku tidak tahu.

"Ya nggak tahu. Kemarin ada yang tanya saya anggaran (pembuatan naskah) pidato Rp 500 juta. Lah wong saya pidato (tertulis) saja nggak pernah. Apa pernah saya pidato?" ujar Jokowi.

Jokowi mengimbau masyarakat mencermati anggaran-anggaran DKI di web resmi Pemprov DKI Jakarta sehingga nanti anggaran yang tidak wajar tidak akan digunakannya.

"Saya kan nggak mungkin hapal 57.000 item anggaran, oleh sebab itu pengawasannya di masyarakat. Dibuka di web, kan itu cara kita," lanjutnya.

Jokowi mengaku dirinya hanya mengetahui urusan makro, sementara hal-hal mendetail seperti anggaran pidato dan makan ajudan, dia tak mengetahuinya.

"Kayak urusan pidato saya nggak ngerti, ini masalahnya kebiasannya dari tahun ke tahun, dulu katanya ada anggaran Rp 1,2 miliar, lalu saya tanyakan pas ada suara itu. Terus dibilang, kan sudah separuhnya, Pak. Saya sepersepuluh, seperapatnya (seperempat-red) nggak apa-apa. Orang saya nggak pernah pidato juga. Paling setahun 2 kali itu pun harus dipaksa-paksa. Saya paling nggak seneng dan nggak bisa pidato," jelas Jokowi panjang lebar.




Seorang Balita Tercebur Ke Dalam Kuali Panas. Saksikan selengkapnya di "Reportase Pagi" pukul 04.30 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(sip/nrl)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%