Selasa, 05/03/2013 12:10 WIB

Bela Klien, Yusril Kalahkan Menteri Agama di Pengadilan

Andi Saputra - detikNews
Yusril Ihza Mahendra (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Yusril Ihza Mahendra kembali menang melawan pemerintah. Lewat kantor hukumnya, IHZA & IHZA, Yusril membela pemecatan Kepala Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jambi, Marwazi oleh Menteri Agama (Menag).

"Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan batal surat pemberhentian dengan hormat Dr Marwazi dari jabatan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jambi. Mewajibkan Tergugat mencabut SK Menteri Agama Nomor B III/3/02589 tertanggal 23 Mei 2012," demikian bunyi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang dilansir dalam website Mahkamah Agung (MA), Selasa (5/3/2013).

Putusan bernomor perkara 133/G/2012/PTUN-JKT diketuai oleh Husban dengan hakim anggota Amir Fauzi dan I Nyoman Harnanta. Dalam vonis yang diketok pada 6 Desember silam tersebut, majelis hakim menilai pemecatan sebagai Kakanwil dan pengaktifan kembali sebagai dosen di IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi secara prosedural bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas profesionalitas sebagai bagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik.

"Mekanisme mutasi dan pemberhentian dari jabatan struktural eselon II A kembali kepada jabatan fungsional tidak mengikuti pola yang diatur dalam pasal 9 angka 2 PP No 100/2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural," tulis putusan dalam halaman 38.

Dalam alasan pemberhentian tersebut, Menag menilai mutasi dan rotasi ini sebagai hal yang wajar. Selain itu, diharapkan kemampuan dan pengalaman Marwazi dapat meningkatkan kualitas dan kinerja di lingkungan IAIN Sultan Thaha.

"Penggugat sebagai abdi negara seharusnya bersedia ditempatkan di mana saja dan melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan sumpah/janji setiap pegawai," demikian alasan keluarnya SK tersebut. Tidak dijelaskan dalam vonis tersebut apakah Menag banding atau menerima vonis tersebut.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%