Selasa, 05/03/2013 08:36 WIB

9 Hakim Konstitusi Berpeluang Pimpin MK, Siapa Terkuat?

Andi Saputra - detikNews
Mahfud MD dan 8 hakim konstitusi (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Masuknya Arief Hidayat ke Medan Merdeka Barat melengkapi kursi hakim konstitusi yang ditinggalkan Mahfud MD karena habis masa jabatan. Dengan lengkapnya kursi 9 orang pengawal konstitusi itu maka segera digelar pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) secara internal. Siapa paling berpeluang?

"Semua punya peluang menjadi MK 1, tinggal bagaimana di antara mereka memilih yang terbaik di antara mereka," kata pengamat hukum tata negara, Dr Irmanputra Sidin saat berbincang dengan detikcom, Selasa (4/3/2013).

Selain Arief Hidayat yang baru masuk, 8 hakim konstitusi lainnya yaitu Akil Mochtar, Maria Farida Indarti, Achmad Sodiki, Hamdan Zulfa, M Alim, Harjono, Anwar Usman dan Ahmad Fadlil Sumadi. Saat ini, Achmad Sodiki juga menjabat Wakil Ketua MK.

"Semua punya peluang, kredibilitas dan potensi yang sama menjadi Ketua MK," ujar Irman.

Hal senada juga diungkapkan dari dalam MK sendiri. Akil Mochtar yang paling banyak tampil di media setelah Mahfud MD, mengaku semua hakim konstitusi punya kans sama. Dirinya sendiri tidak berani bertaruh apakah namanya yang kelak akan terpilih memimpin lembaga the guardian of constitution tersebut.

"9 Hakim konstitusi itu sama-sama berpeluang," ujar Akil saat dihubungi terpisah.

Adapun anggota Komisi III DPR dari FPKS, Indra secara tersirat yakin Arief Hidayat yang akan menjadi Ketua MK.

"Seluruh hakim MK yang menjadi ketua MK adalah hasil dari fit and proper test Komisi III. Saya berani katakan, dari track recordnya, hasil fit and proper test DPR diakui," ujar Indra.



Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(asp/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
83%
Kontra
17%