detikcom
Senin, 04/03/2013 10:38 WIB

Tertipu Malah Dipenjara

Polisi Tegaskan Kasus Slamet & Muntamah Tak Layak ke Pengadilan

Andi Saputra - detikNews
Halaman 1 dari 2
ilustrasi (hasan/detikcom)
Jakarta - Kasus dugaan penipuan Rp 170 juta yang dilakukan oleh Briptu Sri Margiono terhadap Slamet (43) dan Muntamah (40) berbalik arah. Oknum anggota Sabhara Polres Metro Jakarta Pusat itu melaporkan balik sepasang petani desa tersebut dengan tuduhan pencurian komputer. Mabes Polri berkomentar soal kasus ini.

"Sri sudah ditindak oleh internal. Saat ini sudah ditangani oleh pengadilan karena itu tindak pidana umum, penipuan," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Suhardi Alius saat berbincang dengan detikcom, Senin (4/3/2013).

Karena sudah memasuki wilayah hukum, maka polisi masih menunggu hasil akhir putusan pengadilan. Menurut Suhardi, hasil putusan pengadilan ini akan dijadikan dasar memberikan sanksi tegas kepada Sri. Saat ini, Sri dituntut 4 bulan penjara oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Ambarawa atas tindakannya.

"Tentunya pengadilan adalah lembaga yang paling tinggi, kita lihat hasilnya bagaimana," ujar Suhardi.

Terkait penahanan Slamet dan Muntamah, kepolisian dari awal sudah tegas menyatakan kasus keduanya tidak layak masuk ke pengadilan. Polsek Bergas, Semarang, sudah menyatakan kasus lemah karena tidak ada saksi dalam laporan pencurian komputer itu.

"Tetapi pihak kejaksaan yang memroses kasus ini terus dan menahan keduanya," terang Suhardi.

Seperti diketahui, kasus ini bermula saat anak Slamet dan Muntamah, Nursaid Faul Akbar (19), ingin menjadi polisi pada 2011 lalu. Lantas Sri Margiono yang juga tetangga Slamet, menjanjikan bisa memasukkan Nursaid menjadi anggota korps Bhayangkara dengan membayar Rp 170 juta.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(asp/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%