Detik.com News
Detik.com
Senin, 04/03/2013 10:38 WIB

Tertipu Malah Dipenjara

Polisi Tegaskan Kasus Slamet & Muntamah Tak Layak ke Pengadilan

Andi Saputra - detikNews
Halaman 1 dari 2
Polisi Tegaskan Kasus Slamet & Muntamah Tak Layak ke Pengadilan ilustrasi (hasan/detikcom)
Jakarta - Kasus dugaan penipuan Rp 170 juta yang dilakukan oleh Briptu Sri Margiono terhadap Slamet (43) dan Muntamah (40) berbalik arah. Oknum anggota Sabhara Polres Metro Jakarta Pusat itu melaporkan balik sepasang petani desa tersebut dengan tuduhan pencurian komputer. Mabes Polri berkomentar soal kasus ini.

"Sri sudah ditindak oleh internal. Saat ini sudah ditangani oleh pengadilan karena itu tindak pidana umum, penipuan," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Suhardi Alius saat berbincang dengan detikcom, Senin (4/3/2013).

Karena sudah memasuki wilayah hukum, maka polisi masih menunggu hasil akhir putusan pengadilan. Menurut Suhardi, hasil putusan pengadilan ini akan dijadikan dasar memberikan sanksi tegas kepada Sri. Saat ini, Sri dituntut 4 bulan penjara oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Ambarawa atas tindakannya.

"Tentunya pengadilan adalah lembaga yang paling tinggi, kita lihat hasilnya bagaimana," ujar Suhardi.

Terkait penahanan Slamet dan Muntamah, kepolisian dari awal sudah tegas menyatakan kasus keduanya tidak layak masuk ke pengadilan. Polsek Bergas, Semarang, sudah menyatakan kasus lemah karena tidak ada saksi dalam laporan pencurian komputer itu.

"Tetapi pihak kejaksaan yang memroses kasus ini terus dan menahan keduanya," terang Suhardi.

Seperti diketahui, kasus ini bermula saat anak Slamet dan Muntamah, Nursaid Faul Akbar (19), ingin menjadi polisi pada 2011 lalu. Lantas Sri Margiono yang juga tetangga Slamet, menjanjikan bisa memasukkan Nursaid menjadi anggota korps Bhayangkara dengan membayar Rp 170 juta.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%