Jumat, 01/03/2013 14:35 WIB

Ketua MPR RI: Perkuat Indonesia dengan 3 Hal Ini

Eddi Santosa - detikNews
Jakarta - Dalam upaya meningkatkan dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sangat diperlukan penguatan dalam tiga hal, yaitu ideologi bangsa, kekuatan TNI, dan diplomasi.

Demikian disampaikan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Taufik Kiemas saat menerima kunjungan 21 orang diplomat peserta Diklat Sekolah Staf Pimpinan Luar Negeri (Sesparlu) Angkatan 48 dari Kemlu RI di ruang kerjanya, Kamis (28/2/2013).

"Oleh karena itu, ketiga hal utama tersebut seyogyanya tetap menjadi prioritas yang didukung penuh oleh alokasi anggaran memadai," ujar Kiemas, seperti disampaikan peserta diklat Azis Nurwahyudi kepada detikcom.

Pada kesempatan singkat itu Taufik juga memberi pencerahan mengenai upaya yang dilakukan MPR RI untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman di kalangan aparatur negara dan warga negara mengenai empat pilar penting kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Empat pilar itu yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan RI, dan Bhinneka Tunggal Ika perlu terus disosialisasikan dan dapat dijadikan salah satu materi kurikulum Diklat Pimpinan ini," pesan Kiemas.

Sementara itu pada dialog mengenai dinamika peran dan fungsi MPR RI dalam ketatanegaraan dengan Wakil Ketua Hajrianto Y. Tohari disampaikan bahwa setelah amandemen UUD 1945, MPR RI bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara, namun berubah menjadi lembaga tinggi negara.

"Namun demikian, meski secara kelembagaan MPR bukan lembaga tertinggi, akan tetapi dalam konteks perundang-undangan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 ketetapan MPR menempati hirarki tertinggi setelah UUD 1945," papar Tohari.

Selain pimpinan MPR RI, sebelumnya Deputi Perundang-Undangan pada Sekretariat Jenderal DPR RI Johnson Radjagukguk juga telah menerima para peserta diklat Sesparlu dan menjelaskan mengenai proses pembuatan Undang-Undang sebagai salah satu instrumen kebijakan publik.

Kunjungan ke DPR dan MPR RI ini merupakan salah satu agenda Diklat Pimpinan Tingkat II yang diselenggarakan bersama antara Kemlu RI dengan Lembaga Administrasi Negara," imbuh Direktur Sekolah Staf Pimpinan Kementerian Luar Negeri Dr. Pribadi Sutiono.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(es/es)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%