detikcom

Jumat, 01/03/2013 14:35 WIB

Ketua MPR RI: Perkuat Indonesia dengan 3 Hal Ini

Eddi Santosa - detikNews
Jakarta - Dalam upaya meningkatkan dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sangat diperlukan penguatan dalam tiga hal, yaitu ideologi bangsa, kekuatan TNI, dan diplomasi.

Demikian disampaikan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Taufik Kiemas saat menerima kunjungan 21 orang diplomat peserta Diklat Sekolah Staf Pimpinan Luar Negeri (Sesparlu) Angkatan 48 dari Kemlu RI di ruang kerjanya, Kamis (28/2/2013).

"Oleh karena itu, ketiga hal utama tersebut seyogyanya tetap menjadi prioritas yang didukung penuh oleh alokasi anggaran memadai," ujar Kiemas, seperti disampaikan peserta diklat Azis Nurwahyudi kepada detikcom.

Pada kesempatan singkat itu Taufik juga memberi pencerahan mengenai upaya yang dilakukan MPR RI untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman di kalangan aparatur negara dan warga negara mengenai empat pilar penting kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Empat pilar itu yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan RI, dan Bhinneka Tunggal Ika perlu terus disosialisasikan dan dapat dijadikan salah satu materi kurikulum Diklat Pimpinan ini," pesan Kiemas.

Sementara itu pada dialog mengenai dinamika peran dan fungsi MPR RI dalam ketatanegaraan dengan Wakil Ketua Hajrianto Y. Tohari disampaikan bahwa setelah amandemen UUD 1945, MPR RI bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara, namun berubah menjadi lembaga tinggi negara.

"Namun demikian, meski secara kelembagaan MPR bukan lembaga tertinggi, akan tetapi dalam konteks perundang-undangan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 ketetapan MPR menempati hirarki tertinggi setelah UUD 1945," papar Tohari.

Selain pimpinan MPR RI, sebelumnya Deputi Perundang-Undangan pada Sekretariat Jenderal DPR RI Johnson Radjagukguk juga telah menerima para peserta diklat Sesparlu dan menjelaskan mengenai proses pembuatan Undang-Undang sebagai salah satu instrumen kebijakan publik.

Kunjungan ke DPR dan MPR RI ini merupakan salah satu agenda Diklat Pimpinan Tingkat II yang diselenggarakan bersama antara Kemlu RI dengan Lembaga Administrasi Negara," imbuh Direktur Sekolah Staf Pimpinan Kementerian Luar Negeri Dr. Pribadi Sutiono.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(es/es)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Belum Dievaluasi, Kurikulum 2013 Disetop Sementara

Mendikbud Anies Baswedan memutuskan untuk menghentikan sementara pelaksanaan Kurikulum 2013. Alasannya, Kurikulum 2013 dilaksanakan di seluruh Indonesia padahal belum dievaluasi kesiapannya. Bila Anda setuju dengan keputusan Mendikbud Anies Baswedan, pilih Pro!
Pro
55%
Kontra
45%