detikcom
Kamis, 28/02/2013 11:40 WIB

Ini Aturan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) tengah mempersiapkan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menunjuk ketua umum yang baru. Seperti apa aturan di KLB PD?

Aturan mengenai KLB diatur di Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PD. Di Bab IX pasal 100 Anggaran Dasar PD, diatur mengenai tata cara Kongres dan Kongres Luar Biasa.

Pasal 100 ayat 1 menegaskan bahwa kongres adalah pemegang kekuasaan tertinggi di partai yang diselenggarakan sekurang-kurangnya 5 tahun. Kongres memiliki 6 kewenangan yakni menetapkan ketua dewan pembina, mengesahkan AD/ART, menetapkan program umum partai, meminta pertanggungjawaban DPP, memilih ketua umum dan formatur, dan menetapkan keputusan lainnya.

Pasal 100 ayat 2 mengatur KLB mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sama dengan kongres. Namun KLB hanya bisa dilakukan dalam kondisi tertentu. Ayat 3 mengatur KLB bisa digelar atas permintaan Majelis Tinggi partai atau sekurang-kurangnya 2/3 jumlah DPD dan 1/2 jumlah DPC. Ayat 4 mengatur KLB harus diusulkan dengan alasan yang jelas. KLB diselenggarakan oleh DPP PD.

Sementara di Anggaran Rumah Tangga PD mengatur mengenai pemilik suara di KLB PD. Hal itu diatur di Bab VII Anggaran Rumah Tangga PD tentang peserta kongres.

Pasal 37 Anggaran Rumah Tangga PD mengatur peserta kongres dan kongres luar biasa adalah Majelis Tinggi partai, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Komisi Pengawas, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Kehormatan Daerah, Komisi Pengawas Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Perwakilan Luar Negeri, Organisasi Sayap yang telah ditetapkan DPP PD.

Hak suara dalam KLB diatur di pasal 43 Anggaran Rumah Tangga PD. Berikut hak suaranya:

Dewan Pembina: 5 (lima ) Hak Suara
Dewan Pimpinan Pusat: 3 (tiga) Hak Suara
Dewan Pimpinan Daerah: 2 (dua) Hak Suara
Dewan Pimpinan Cabang: 1 (satu) Hak Suara
Dewan Perwakilan Luar Negeri: 1 (satu) Hak Suara
Hak Suara Organisasi Sayap diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(van/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%