detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Minggu, 20/04/2014 00:58 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Kamis, 28/02/2013 11:40 WIB

Ini Aturan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) tengah mempersiapkan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menunjuk ketua umum yang baru. Seperti apa aturan di KLB PD?

Aturan mengenai KLB diatur di Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PD. Di Bab IX pasal 100 Anggaran Dasar PD, diatur mengenai tata cara Kongres dan Kongres Luar Biasa.

Pasal 100 ayat 1 menegaskan bahwa kongres adalah pemegang kekuasaan tertinggi di partai yang diselenggarakan sekurang-kurangnya 5 tahun. Kongres memiliki 6 kewenangan yakni menetapkan ketua dewan pembina, mengesahkan AD/ART, menetapkan program umum partai, meminta pertanggungjawaban DPP, memilih ketua umum dan formatur, dan menetapkan keputusan lainnya.

Pasal 100 ayat 2 mengatur KLB mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sama dengan kongres. Namun KLB hanya bisa dilakukan dalam kondisi tertentu. Ayat 3 mengatur KLB bisa digelar atas permintaan Majelis Tinggi partai atau sekurang-kurangnya 2/3 jumlah DPD dan 1/2 jumlah DPC. Ayat 4 mengatur KLB harus diusulkan dengan alasan yang jelas. KLB diselenggarakan oleh DPP PD.

Sementara di Anggaran Rumah Tangga PD mengatur mengenai pemilik suara di KLB PD. Hal itu diatur di Bab VII Anggaran Rumah Tangga PD tentang peserta kongres.

Pasal 37 Anggaran Rumah Tangga PD mengatur peserta kongres dan kongres luar biasa adalah Majelis Tinggi partai, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Komisi Pengawas, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Kehormatan Daerah, Komisi Pengawas Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Perwakilan Luar Negeri, Organisasi Sayap yang telah ditetapkan DPP PD.

Hak suara dalam KLB diatur di pasal 43 Anggaran Rumah Tangga PD. Berikut hak suaranya:

Dewan Pembina: 5 (lima ) Hak Suara
Dewan Pimpinan Pusat: 3 (tiga) Hak Suara
Dewan Pimpinan Daerah: 2 (dua) Hak Suara
Dewan Pimpinan Cabang: 1 (satu) Hak Suara
Dewan Perwakilan Luar Negeri: 1 (satu) Hak Suara
Hak Suara Organisasi Sayap diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

(van/nrl)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%