Detik.com News
Detik.com

Kamis, 28/02/2013 11:40 WIB

Ini Aturan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Ini Aturan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat
Jakarta - Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) tengah mempersiapkan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menunjuk ketua umum yang baru. Seperti apa aturan di KLB PD?

Aturan mengenai KLB diatur di Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PD. Di Bab IX pasal 100 Anggaran Dasar PD, diatur mengenai tata cara Kongres dan Kongres Luar Biasa.

Pasal 100 ayat 1 menegaskan bahwa kongres adalah pemegang kekuasaan tertinggi di partai yang diselenggarakan sekurang-kurangnya 5 tahun. Kongres memiliki 6 kewenangan yakni menetapkan ketua dewan pembina, mengesahkan AD/ART, menetapkan program umum partai, meminta pertanggungjawaban DPP, memilih ketua umum dan formatur, dan menetapkan keputusan lainnya.

Pasal 100 ayat 2 mengatur KLB mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sama dengan kongres. Namun KLB hanya bisa dilakukan dalam kondisi tertentu. Ayat 3 mengatur KLB bisa digelar atas permintaan Majelis Tinggi partai atau sekurang-kurangnya 2/3 jumlah DPD dan 1/2 jumlah DPC. Ayat 4 mengatur KLB harus diusulkan dengan alasan yang jelas. KLB diselenggarakan oleh DPP PD.

Sementara di Anggaran Rumah Tangga PD mengatur mengenai pemilik suara di KLB PD. Hal itu diatur di Bab VII Anggaran Rumah Tangga PD tentang peserta kongres.

Pasal 37 Anggaran Rumah Tangga PD mengatur peserta kongres dan kongres luar biasa adalah Majelis Tinggi partai, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Komisi Pengawas, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Kehormatan Daerah, Komisi Pengawas Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Perwakilan Luar Negeri, Organisasi Sayap yang telah ditetapkan DPP PD.

Hak suara dalam KLB diatur di pasal 43 Anggaran Rumah Tangga PD. Berikut hak suaranya:

Dewan Pembina: 5 (lima ) Hak Suara
Dewan Pimpinan Pusat: 3 (tiga) Hak Suara
Dewan Pimpinan Daerah: 2 (dua) Hak Suara
Dewan Pimpinan Cabang: 1 (satu) Hak Suara
Dewan Perwakilan Luar Negeri: 1 (satu) Hak Suara
Hak Suara Organisasi Sayap diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%