detikcom
Selasa, 26/02/2013 15:05 WIB

TNI Tuntut Anggota Komnas HAM Minta Maaf Terkait Ucapan 'Tidur & Nongkrong'

Danu Damarjati - detikNews
Jakarta - Mabes TNI bereaksi cukup keras menanggapi pernyataan Ketua Bidang Pemantauan dan Pelanggaran HAM Komnas HAM Natalius Pigai tentang aktivitas prajurit di Papua. Permintaan maaf secara nasional pun diminta karena dianggap sudah menyakiti keluarga korban.

"Kita meminta dia minta maaf secara nasional ke seluruh media. Minta maaf lewat media dari Sabang sampai Merauke," kata Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul, di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (26/2/2013).

Iskandar menyampaikan, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengecam pernyataan Natalius. Penyataan Natalius disebut sebagai tidak berdasar fakta dan tidak pada tempatnya.

"Kasihan kaum ibu-ibu yang suaminya berkorban. Kenapa mereka membuat pernyataan tanpa klarifikasi terlebih dahulu," sesal Iskandar.

Menurut Iskandar, prajurit TNI telah berjasa menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Tak semestinya seorang anak bangsa merendahkan kerja keras TNI. Iskandar mengungkapkan, Natalius juga menyebut anggota TNI yang tewas saat kejadian sedang dalam keadaan lalai bertugas.

"Sangat ironis apabila prajurit TNI dikatakan hanya tidur dan nongkrong. Itu tidak sesuai fakta yang ada," tepis Iskandar.

Sebelumnya diberitakan, Natalius menyampaikan pendapatnya dalam diskusi 'DPRD Papua Desak Dialog Jakarta-Papua Dilaksanakan' di Gedung DPR,Jumat (22/2/2013). Dirinya berkata bahwa tragedi yang menewaskan delapan anggota TNI di Papua tidak melanggar HAM.

Dia juga mengatakan, ketidaksiagaan TNI menjadi salah satu penyebab insiden penembakan anggota TNI oleh kelompok pengacau keamanan. Jumlah anggota TNI di Papua mencapai 16.000 orang, dan 200 di antaranya anggota intelijen. Sementara anggota kelompok separatis di Papua diperkirakan mencapai 1.000 orang.

"Jadi sisanya pada tidur dan nongkrong. Wajar ditembak," ujar Natalius.


Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(dnu/mad)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
70%
Kontra
30%
MustRead close