detikcom
Selasa, 26/02/2013 10:14 WIB

Hitam Putih Bisnis Hilmi

M. Rizal - detikNews
Jakarta - Lembang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kota berhawa sejuk di Jawa Barat ini sebagai salah satu sasaran yang harus diperiksa. Ini karena kasus suap impor daging sapi di Kementerian Pertanian sebesar Rp 1 miliar.

Ada tiga tempat di Lembang yang didatangi KPK yakni Padepokan Madani, Sekolah Terpadu Nurul Fikri dan peternakan sapi Citra Madani Livestock (CML).Warga Cibodas, Lembang, memberi kesaksian banyak mobil yang membawa penyidik KPK berdatangan setelah Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq ditangkap.

“Beberapa hari kemudian setelah itu banyak orang KPK ke situ. Kita tahu dari orang kantor desa juga. Kita juga lihat banyak mobil masuk,” kata Ujang, warga Cibodas yang berjualan di warung di depan Sekolah Terpadu Nurul Fikri.

Tiga tempat yang didatangi KPK itu disebut-sebut sebagai bisnis yang dimiliki oleh Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin. Putra Hilmi, Ridwan Hakim dicegah bepergian ke luar negeri karena diduga ikut bermain dalam kasus suap impor daging sapi itu. Iwan, panggilan akrab Ridwan, disebut-sebut memakai pengaruh sang ayah, Hilmi, untuk menggolkan proyek di Kementerian Pertanian.

***

Tulisan lengkap Hitam Putih Bisnis Hilmi bisa dibaca GRATIS di edisi terbaru Majalah Detik (edisi 65, 25 Februari 2013). Edisi ini mengupas tuntas Hilmi Aminuddin Godfather PKS, dengan tema ‘Hilmi Aminuddin The Godfather’. Juga ikuti artikel lainnya yang tidak kalah menarik seperti rubrik Hukum Anas ‘Ditunggu di Monas’, Nasional ‘Tarung Popularitas di Jawa Barat’, Bisnis ‘Kiat Bakrie demi BUMI’, berita komik ‘Kisah Tragis Bayi Dera’, Gaya Hidup ‘Depresi Para Ayah Baru’, rubrik Seni Hiburan dan review film ‘Operation Wedding’, WKWKWK ‘Ngaku Nemu Bayi, Eh Cucu Sendiri’, serta masih banyak artikel menarik lainnya.

Untuk aplikasinya bisa di-download di apps.detik.com dan versi pdf bisa di-download di www.majalahdetik.com. Gratis, selamat menikmati!!

(iy/iy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Laporan Khusus Terbaru Indeks Laporan Khusus ยป
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
57%
Kontra
43%