detikcom
Senin, 25/02/2013 07:48 WIB

Dari NII Jadi Godfather

Irwan Nugroho - detikNews
Jakarta - Pada senja Maret 2008, ada kisah tentang perdebatan Godfather antara Hilmi Aminuddin dan Didin Hafidhuddin.

“Dalam dakwah itu nggak ada istilah bos, Godfather, semuanya sama kan?”

Prinsip itu ditegaskan pendiri PKS, Didin. Dengan prinsip itulah, Ketua Badan Amil dan Zakat Nasional (Baznas) yang pernah menjadi calon Presiden RI dari Partai Keadilan itu kemudian menemui Hilmi, Ketua Majelis Syura.

Didin tidak sendirian datang ke Padepokan Madani Center, Lembang, Bandung, Jawa Barat. Bersama Didin, ikut pula para tokoh PKS yaitu Daud Rasyid, Mashadi, Ihsan Tanjung, dan Tizar Zein. Mereka berangkat pagi-pagi dari Jakarta dan sampai Lembang ketika hari sudah sore.

Didin cs merasa harus bertemu Hilmi karena kabar bos PKS itu sebagai Godfather di PKS sangat kencang saat itu. Mereka resah adanya isu PKS di bawah kepemimpinan Hilmi memperjualbelikan mahar untuk pilkada maupun pilpres.

***

Tulisan lengkap Dari NII Jadi Godfather bisa dibaca GRATIS di edisi terbaru Majalah Detik (edisi 65, 25 Februari 2013). Edisi ini mengupas tuntas Hilmi Aminuddin Godfather PKS, dengan tema ‘Hilmi Aminuddin The Godfather’. Juga ikuti artikel lainnya yang tidak kalah menarik seperti rubrik Hukum-Anas ‘Ditunggu di Monas’, Nasional ‘Tarung Popularitas di Jawa Barat’, Bisnis ‘Kiat Bakrie demi BUMI’, berita komik ‘Kisah Tragis Bayi Dera’, Gaya Hidup ‘Depresi Para Ayah Baru’, rubrik Seni Hiburan dan review film ‘Operation Wedding’, WKWKWK ‘Ngaku Nemu Bayi, Eh Cucu Sendiri’, serta masih banyak artikel menarik lainnya.

Untuk aplikasinya bisa di-download di apps.detik.com dan versi pdf bisa di-download di www.majalahdetik.com. Gratis, selamat menikmati!!


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(iy/iy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Laporan Khusus Terbaru Indeks Laporan Khusus ยป
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%