Jumat, 22/02/2013 19:56 WIB

Kejaksaan Agung Cekal 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Bibit Hibrida

Salmah Muslimah - detikNews
Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan tiga oramh tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit hibrida di Kementrian Pertanian (Kementan). Sebagai tindak lanjutnya, kepada Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM diminta untuk mengenakan status cegah ke luar negeri terhadap ketiganya.

"Suratnya (permintaan status cegah -red) segera dikirim ke imigrasi," kata Jaksa Agung Muda Inteligen, Adjat Sudaradjat kepada wartawan di Kantor Kejaksaan Agung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta, Jumat (22/2/2013).

Ketiga tersangka tersebut adalah Ir K selaku Direktur Utama Pemasaran PT. Sang Hyang Seri (SHS), HTN mantan manager cabang SHS dan SB Manager Cabang SHS. Adjat mengatakan permohonan pencekalan tersebut diterima dari bagian pidana khusus kemarin.

"Kemarin permohonannya," ujar Adjat.

Menurutnya, sesuai dengan UU Keimigrasian no 6/2011 pencekalan tersebut berlaku selama 6 bulan dan dapat di perpanjang 6 bulan sekali. Bukti permulaan adanya peristiwa tindak pidana korupsi di PT SHS bervariasi. Mulai dari rekayasa pelelangan atau tender, biaya pengelolaan cadangan benih nasional sebesar 5 persen dari nilai kontrak tidak pernah disalurkan kepada kantor regional daerah. Rekayasa penentuan harga komoditi sehingga terjadi kemahalan harga, pengadaan benih fiktif, dan penyaluran subsidi benih tidak sesuai peruntukan

Kejaksaan juga telah melakukan penyelidikan ke lapangan di antaranya ke wilayah Jawa Tengah, Banten, Jambi dan Lampung. Dari hasil penyelidikan ditemukan barang bukti penyimpangan di antaranya penggelembungan anggaran. Diperkirakan kerugian negara dalam proyek tahun anggaran 2008-2011 itu di setiap daerah mencapai miliaran rupiah.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(slm/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%