Detik.com News
Detik.com
Jumat, 22/02/2013 19:56 WIB

Kejaksaan Agung Cekal 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Bibit Hibrida

Salmah Muslimah - detikNews
Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan tiga oramh tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit hibrida di Kementrian Pertanian (Kementan). Sebagai tindak lanjutnya, kepada Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM diminta untuk mengenakan status cegah ke luar negeri terhadap ketiganya.

"Suratnya (permintaan status cegah -red) segera dikirim ke imigrasi," kata Jaksa Agung Muda Inteligen, Adjat Sudaradjat kepada wartawan di Kantor Kejaksaan Agung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta, Jumat (22/2/2013).

Ketiga tersangka tersebut adalah Ir K selaku Direktur Utama Pemasaran PT. Sang Hyang Seri (SHS), HTN mantan manager cabang SHS dan SB Manager Cabang SHS. Adjat mengatakan permohonan pencekalan tersebut diterima dari bagian pidana khusus kemarin.

"Kemarin permohonannya," ujar Adjat.

Menurutnya, sesuai dengan UU Keimigrasian no 6/2011 pencekalan tersebut berlaku selama 6 bulan dan dapat di perpanjang 6 bulan sekali. Bukti permulaan adanya peristiwa tindak pidana korupsi di PT SHS bervariasi. Mulai dari rekayasa pelelangan atau tender, biaya pengelolaan cadangan benih nasional sebesar 5 persen dari nilai kontrak tidak pernah disalurkan kepada kantor regional daerah. Rekayasa penentuan harga komoditi sehingga terjadi kemahalan harga, pengadaan benih fiktif, dan penyaluran subsidi benih tidak sesuai peruntukan

Kejaksaan juga telah melakukan penyelidikan ke lapangan di antaranya ke wilayah Jawa Tengah, Banten, Jambi dan Lampung. Dari hasil penyelidikan ditemukan barang bukti penyimpangan di antaranya penggelembungan anggaran. Diperkirakan kerugian negara dalam proyek tahun anggaran 2008-2011 itu di setiap daerah mencapai miliaran rupiah.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(slm/lh)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%