Detik.com News
Detik.com
Jumat, 22/02/2013 17:29 WIB

8 Personel TNI Tewas di Papua, Salah Satunya Anggota Kopassus

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
8 Personel TNI Tewas di Papua, Salah Satunya Anggota Kopassus
Jakarta - Delapan anggota TNI tewas dalam serangan kelompok serparatis bersenjata di dua kabupaten di Papua. Salah satu di antaranya adalah anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

"Yang satu dari Kopasus. Tapi itu kan anggota yang sudah ditugaskan di sana," ujar Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (22/2/2013).

Agus menjelaskan tidak ada penambahan pasukan di Papua. Yang ada hanya ada pemindahan pasukan antarwilayah di Papua.

"Kalau ada penambahan pasukan di sekitar situ saja," ucapnya.

Dalam rilis yang dikirim Pusat Penerangan TNI, Kamis (21/2) kemarin, penyerangan dilakukan oleh kelompok bersenjata di dua tempat, yakni Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Puncak. Satu orang tewas di Puncak Jaya, sementara di Kabupaten Puncak, ada tujuh personel TNI yang tewas.

Berikut identitas para korban:

1. Sertu Ramadhan
2. Pratu Edi
3. Praka Jojo Wiharja
4. Pratu Mustofa
5. Praka Wempi
6. Sertu Udin
7. Sertu Frans
8. Pratu Wahyu Prabowo
9. Lettu Inf Reza (luka tembak)


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fiq/rmd)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
93%
Kontra
7%