Jumat, 22/02/2013 14:02 WIB

Mengapa Pertamax Disamakan Dengan Premium

Arie Prasetyo - detikNews
Halaman 1 dari 4
Jakarta - Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara yang masih mensubsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk masyarakatnya. Mensubsidi BBM memiliki dampak positif dan negatif tentunya.

Masyarakat kurang mampu sangat terbantu dengan adanya subsidi ini. Sektor industri rumah tangga dan informal juga bisa menekan biaya.

Namun demikian subsidi ini terus dipandang sebagai solusi keliru karena praktiknya yang tidak tepat sasaran sehingga ratusan trilyun rupiah sebagian besar dibakar untuk mensubsidi kendaraan pribadi yang justru mampu atau seharusnya mampu membeli BBM non subsidi.

Isu BBM bersubsidi ini selalu menjadi isu hangat. Namun entah mengapa pembahasan penyelesaian masalahnya terlalu sering berkutat di apakah perlu menaikan harga dengan menurunkan subsidi atau tidak, jika perlu berapa harganya, dll.

Pemikiran alternatif yang muncul pun relatif membutuhkan biaya yang tidak sedikit (konversi ke gas, membuat mobil elektrik) atau diragukan untuk efektivitasnya (pembatasan berdasarkan CC, anjuran pemerintah, dan terakhir usul penempelan stiker besar, dll).

Seharusnya Pertamina bisa lebih kreatif dalam memunculkan solusi-solusi yang berbiaya rendah untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi dan meningkatkan konsumsi Pertamax (non subsidi).

Yang bisa dilakukan adalah dengan melihat baik-baik sebenarnya apa yang membuat (insentif) masyarakat mampu mengkonsumsi BBM bersubsidi (Selain Harga). Menurut saya saat ini tidak ada perbedaan manfaat lebih (selain kualitas bbm) bagi konsumen Pertamax.Next

Halaman 1 2 3 4

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(wwn/wwn)




Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
41%
Kontra
59%