Detik.com News
Detik.com
Jumat, 22/02/2013 14:02 WIB

Mengapa Pertamax Disamakan Dengan Premium

Arie Prasetyo - detikNews
Halaman 1 dari 4
Mengapa Pertamax Disamakan Dengan Premium
Jakarta - Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara yang masih mensubsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk masyarakatnya. Mensubsidi BBM memiliki dampak positif dan negatif tentunya.

Masyarakat kurang mampu sangat terbantu dengan adanya subsidi ini. Sektor industri rumah tangga dan informal juga bisa menekan biaya.

Namun demikian subsidi ini terus dipandang sebagai solusi keliru karena praktiknya yang tidak tepat sasaran sehingga ratusan trilyun rupiah sebagian besar dibakar untuk mensubsidi kendaraan pribadi yang justru mampu atau seharusnya mampu membeli BBM non subsidi.

Isu BBM bersubsidi ini selalu menjadi isu hangat. Namun entah mengapa pembahasan penyelesaian masalahnya terlalu sering berkutat di apakah perlu menaikan harga dengan menurunkan subsidi atau tidak, jika perlu berapa harganya, dll.

Pemikiran alternatif yang muncul pun relatif membutuhkan biaya yang tidak sedikit (konversi ke gas, membuat mobil elektrik) atau diragukan untuk efektivitasnya (pembatasan berdasarkan CC, anjuran pemerintah, dan terakhir usul penempelan stiker besar, dll).

Seharusnya Pertamina bisa lebih kreatif dalam memunculkan solusi-solusi yang berbiaya rendah untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi dan meningkatkan konsumsi Pertamax (non subsidi).

Yang bisa dilakukan adalah dengan melihat baik-baik sebenarnya apa yang membuat (insentif) masyarakat mampu mengkonsumsi BBM bersubsidi (Selain Harga). Menurut saya saat ini tidak ada perbedaan manfaat lebih (selain kualitas bbm) bagi konsumen Pertamax.Next

Halaman 1 2 3 4

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(wwn/wwn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%