detikcom
Jumat, 22/02/2013 14:02 WIB

Mengapa Pertamax Disamakan Dengan Premium

Arie Prasetyo - detikNews
Halaman 1 dari 4
Jakarta - Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara yang masih mensubsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk masyarakatnya. Mensubsidi BBM memiliki dampak positif dan negatif tentunya.

Masyarakat kurang mampu sangat terbantu dengan adanya subsidi ini. Sektor industri rumah tangga dan informal juga bisa menekan biaya.

Namun demikian subsidi ini terus dipandang sebagai solusi keliru karena praktiknya yang tidak tepat sasaran sehingga ratusan trilyun rupiah sebagian besar dibakar untuk mensubsidi kendaraan pribadi yang justru mampu atau seharusnya mampu membeli BBM non subsidi.

Isu BBM bersubsidi ini selalu menjadi isu hangat. Namun entah mengapa pembahasan penyelesaian masalahnya terlalu sering berkutat di apakah perlu menaikan harga dengan menurunkan subsidi atau tidak, jika perlu berapa harganya, dll.

Pemikiran alternatif yang muncul pun relatif membutuhkan biaya yang tidak sedikit (konversi ke gas, membuat mobil elektrik) atau diragukan untuk efektivitasnya (pembatasan berdasarkan CC, anjuran pemerintah, dan terakhir usul penempelan stiker besar, dll).

Seharusnya Pertamina bisa lebih kreatif dalam memunculkan solusi-solusi yang berbiaya rendah untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi dan meningkatkan konsumsi Pertamax (non subsidi).

Yang bisa dilakukan adalah dengan melihat baik-baik sebenarnya apa yang membuat (insentif) masyarakat mampu mengkonsumsi BBM bersubsidi (Selain Harga). Menurut saya saat ini tidak ada perbedaan manfaat lebih (selain kualitas bbm) bagi konsumen Pertamax.Next

Halaman 1 2 3 4

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(wwn/wwn)




Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%