detikcom
Jumat, 22/02/2013 13:11 WIB

Surya Paloh: 10.000 Orang Masuk NasDem Per Jam

Rois Jajeli - detikNews
Surabaya - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (SP) tak mempermasalahkan banyaknya kader yang hengkang dari partainya dan berlabuh ke partai lain. SP menegaskan, ribuan masyarakat yang siap menggantikannya.

"Ah nggak masalah. Kita doakan, karena NasDem ingin mengajak berkompetisi dalam suasana yang harmoni," ujar Surya Paloh kepada wartawan usai melepas 38 unit mobil operasional untuk 38 DPD Partai NasDem se Jawa Timur di kantor DPW, Jl Raya Darmo, Jumat (22/2/2013).

Ia menambahkan, kompetisi NasDem bukan kompetisi yang saling menyakitkan. "Capek sudah negeri ini, kalau saling menjelekkan dan mencari kekurangan diantara kita," tuturnya.

Meski Harry Tanoe dan kader lainnya pindah, bos Media Indonesia Group ini tidak mempermasalahkannya.

"Coba lihat sendiri. Coba ukur yang pergi dan datang, amat menakjubkan dan sekali lagi saya katakan bersyukur ke hadirat Tuhan," ujarnya.

Ia mencontohkan, jika kader yang tidak sesuai dan sepaham hingga pergi meninggalkan Partai NasDem sekitar 10.000 orang se-Indonesia maka sudah tergantikan sekitar 10.000 orang yang masuk ke NasDem dalam kurun waktu per jam.

"Ini transparan. Silakan cek kebenaran ucapan saya. 1 jam ada tambahan anggota. Saya tidak mengerti kenapa bergabung dengan Partai NasDem. Rata-rata 10.000 per jam," tegasnya.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(roi/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 14:12 WIB
    Ridwan Hasan Saputra: Matematika Sulit, Itu Fitnah
    Gb Pekan lalu, media sosial dihebohkan menyusul kabar tentang tugas matematika seorang siswa sekolah dasar bernama Habibi, yang mendapat nilai merah dari gurunya. Habibi disalahkan sang guru karena menuliskan bahwa 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4x6, bukan 6x4.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%