detikcom
Kamis, 21/02/2013 00:00 WIB

Kombes Basaruddin Dilantik Jadi Wakapolda Sumut

Khairul Ikhwan - detikNews
Medan, - Komisaris Besar (Kombes) Basaruddin dilantik sebagai pejabat baru Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sumatera Utara (Sumut). Dia menggantikan Brigjen Pol Cornelis Hutagaol yang selanjutnya bertugas di Mabes Polri.

Pelantikan Basaruddin sebagai Wakapolda Sumut berlangsung Rabu (20/2/2013) di Aula Kamtibmas Polda Sumut, Jalan Medan–Tanjung Morawa. Pelantikan yang dipimpin Kapolda Sumut Irjen Pol Wisjnu Amat Satro tersebut, dihadiri para pejabat utama Polda.

Dalam arahannya Irjen Wisjnu menyatakan agar Basaruddin dapat cepat beradaptasi dengan lingkungan tugas baru yang dihadapi. Basaruddin juga diharapkan perannya untuk menjaga keharmonisan, kekompakan dan soliditas anggota, baik saat berdinas maupun di luar kedinasan.

"Wakapolda yang baru diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan baik, penuh tanggung jawab sesuai tupoksi dan kewenangan sebagai wakapolda," kata Wisjnu.

Wisjnu juga meminta mantan Wakapolda Yogyakarta itu untuk dapat mempertahankan hal positif yang dilakukan Cornelis Hutagaol serta mengembangkan inisiatif dan kreasi untuk menciptakan terobosan baru.

Kombes Basaruddin sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dia merupakan lulusan Akpol 1988 dan alumni SMPN 1 dan SMAN 1 Brebes, Jawa Tengah. Sementara Brigjen Cornelius seterusnya bertugas sebagai Perwira Tinggi Pelayanan Masyarakat (Pati Yanma) Mabes Polri.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(rul/ahy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
57%
Kontra
43%