Kamis, 21/02/2013 00:00 WIB

Kombes Basaruddin Dilantik Jadi Wakapolda Sumut

Khairul Ikhwan - detikNews
Medan, - Komisaris Besar (Kombes) Basaruddin dilantik sebagai pejabat baru Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sumatera Utara (Sumut). Dia menggantikan Brigjen Pol Cornelis Hutagaol yang selanjutnya bertugas di Mabes Polri.

Pelantikan Basaruddin sebagai Wakapolda Sumut berlangsung Rabu (20/2/2013) di Aula Kamtibmas Polda Sumut, Jalan Medan–Tanjung Morawa. Pelantikan yang dipimpin Kapolda Sumut Irjen Pol Wisjnu Amat Satro tersebut, dihadiri para pejabat utama Polda.

Dalam arahannya Irjen Wisjnu menyatakan agar Basaruddin dapat cepat beradaptasi dengan lingkungan tugas baru yang dihadapi. Basaruddin juga diharapkan perannya untuk menjaga keharmonisan, kekompakan dan soliditas anggota, baik saat berdinas maupun di luar kedinasan.

"Wakapolda yang baru diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan baik, penuh tanggung jawab sesuai tupoksi dan kewenangan sebagai wakapolda," kata Wisjnu.

Wisjnu juga meminta mantan Wakapolda Yogyakarta itu untuk dapat mempertahankan hal positif yang dilakukan Cornelis Hutagaol serta mengembangkan inisiatif dan kreasi untuk menciptakan terobosan baru.

Kombes Basaruddin sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dia merupakan lulusan Akpol 1988 dan alumni SMPN 1 dan SMAN 1 Brebes, Jawa Tengah. Sementara Brigjen Cornelius seterusnya bertugas sebagai Perwira Tinggi Pelayanan Masyarakat (Pati Yanma) Mabes Polri.

(rul/ahy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%