detikcom
Rabu, 20/02/2013 10:02 WIB

Pengurus DPP dan Sayap Partai NasDem Mundur

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Kongres Partai Nasional Demokrat (NasDem) telah mengukuhkan Surya Paloh menjadi ketua umum. Namun pengurus DPP yang baru saja dilantik sudah mengundurkan diri bersama sejumlah petinggi sayap partai NasDem. Ada apa?

Organisasi sayap NasDem yang mreteli adalah Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem. Sejumlah pengurus mulai dari ketua, sekjen, dan pengurus pusat dan daerah BAHU NasDem mengundurkan diri.

"Banyak pengurus BAHU NasDem mundur. Nanti semuanya akan hadir di konferensi pers siang ini," kata Korwil Sumatera BAHU NasDem yang ikut mengundurkan diri, Antony, kepada detikcom, Rabu (20/2/2013).

Mereka akan mengumumkan pengunduran dirinya di Restoran Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, pukul 12.00 WIB siang nanti.

Nama-nama Pengurus BAHU NasDem yang mundur antara lain Herna Sutana, Adi Wicaksono, Anthony, Muhammad Fajar, Nana Sumarna, dan lain-lain. Selain itu ada pengurus DPP Partai NasDem yang baru saja dilantik beberapa waktu lalu ikut mundur.

"Ada pengurus yang melekat di DPP Partai NasDem mengundurkan diri. Pak Effendi Syahputra yang duduk di mahkamah partai bersama Pak OC Kaligis," katanya.

Memangnya apa alasan mereka mundur tiba-tiba? Apakah merapat ke Hary Tanoe dan masuk ke Hanura?

"Nanti kita akan jelaskan. Yang jelas karena ada yang sejak awal kita agungkan tapi tidak hasilnya tidak seperti yang kita harapkan," tandasnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%