detikcom

Rabu, 20/02/2013 10:02 WIB

Pengurus DPP dan Sayap Partai NasDem Mundur

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Kongres Partai Nasional Demokrat (NasDem) telah mengukuhkan Surya Paloh menjadi ketua umum. Namun pengurus DPP yang baru saja dilantik sudah mengundurkan diri bersama sejumlah petinggi sayap partai NasDem. Ada apa?

Organisasi sayap NasDem yang mreteli adalah Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem. Sejumlah pengurus mulai dari ketua, sekjen, dan pengurus pusat dan daerah BAHU NasDem mengundurkan diri.

"Banyak pengurus BAHU NasDem mundur. Nanti semuanya akan hadir di konferensi pers siang ini," kata Korwil Sumatera BAHU NasDem yang ikut mengundurkan diri, Antony, kepada detikcom, Rabu (20/2/2013).

Mereka akan mengumumkan pengunduran dirinya di Restoran Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, pukul 12.00 WIB siang nanti.

Nama-nama Pengurus BAHU NasDem yang mundur antara lain Herna Sutana, Adi Wicaksono, Anthony, Muhammad Fajar, Nana Sumarna, dan lain-lain. Selain itu ada pengurus DPP Partai NasDem yang baru saja dilantik beberapa waktu lalu ikut mundur.

"Ada pengurus yang melekat di DPP Partai NasDem mengundurkan diri. Pak Effendi Syahputra yang duduk di mahkamah partai bersama Pak OC Kaligis," katanya.

Memangnya apa alasan mereka mundur tiba-tiba? Apakah merapat ke Hary Tanoe dan masuk ke Hanura?

"Nanti kita akan jelaskan. Yang jelas karena ada yang sejak awal kita agungkan tapi tidak hasilnya tidak seperti yang kita harapkan," tandasnya.


Siapa sangka, ada profesi sebagai pencicip minuman keras oplosan. Saksikan "Reportase Sore" TRANS TV tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
55%
Kontra
45%