detikcom
Rabu, 20/02/2013 10:02 WIB

Pengurus DPP dan Sayap Partai NasDem Mundur

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Kongres Partai Nasional Demokrat (NasDem) telah mengukuhkan Surya Paloh menjadi ketua umum. Namun pengurus DPP yang baru saja dilantik sudah mengundurkan diri bersama sejumlah petinggi sayap partai NasDem. Ada apa?

Organisasi sayap NasDem yang mreteli adalah Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem. Sejumlah pengurus mulai dari ketua, sekjen, dan pengurus pusat dan daerah BAHU NasDem mengundurkan diri.

"Banyak pengurus BAHU NasDem mundur. Nanti semuanya akan hadir di konferensi pers siang ini," kata Korwil Sumatera BAHU NasDem yang ikut mengundurkan diri, Antony, kepada detikcom, Rabu (20/2/2013).

Mereka akan mengumumkan pengunduran dirinya di Restoran Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, pukul 12.00 WIB siang nanti.

Nama-nama Pengurus BAHU NasDem yang mundur antara lain Herna Sutana, Adi Wicaksono, Anthony, Muhammad Fajar, Nana Sumarna, dan lain-lain. Selain itu ada pengurus DPP Partai NasDem yang baru saja dilantik beberapa waktu lalu ikut mundur.

"Ada pengurus yang melekat di DPP Partai NasDem mengundurkan diri. Pak Effendi Syahputra yang duduk di mahkamah partai bersama Pak OC Kaligis," katanya.

Memangnya apa alasan mereka mundur tiba-tiba? Apakah merapat ke Hary Tanoe dan masuk ke Hanura?

"Nanti kita akan jelaskan. Yang jelas karena ada yang sejak awal kita agungkan tapi tidak hasilnya tidak seperti yang kita harapkan," tandasnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%