Selasa, 19/02/2013 18:28 WIB

SBY Minta Warga Tak Larut dalam Kegaduhan Politik

Rivki - detikNews
Jakarta - Menjelang pelaksaan Pemilu dan Pilpres 2014 situasi politik nasional akan sering bergejolak bahkan memanas. Fenomena demikian tergolong wajar. Namun demikian warga masyarakat jangan sampai larut dalam hiruk pikuk politik yang mungkin terjadi.

Demikian disampaikan Presiden SBY dalam puncak perayaan nasional Imlek 2013, di JCC, Jl Gatot Subroto, Jakarta. Turut hadir pejabat negara seperti Wapres RI Boediono, Kapolri Jend Timur Pradopo, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Mendikbud M Nuh dan Ketua DPR Marzuki Alie, serta pejabat negara lainnya.

"Saya berpesan agar kita saling jaga diri, tidak larut dalam kompetisi yang tidak jujur, serta kompetisi yang umbar keburukan dan kebencian," kata SBY.

Sebelumnya dia mengingatkan agar para politisi tidak melakukan aksi kampanye hitam untuk menjatuhkan lawan politiknya. Justru perlu dipelihara situasi kondusif yang berhasil dibangun selama ini.

SBY juga menyinggung para penebar fitnah, caci maki dan pemberitaan yang mengumbar keburukan pihak tertentu. Menurut SBY, hal tersebut merupakan tanda kemerosotan rasa malu dalam kehidupan bermasyarakat.

"Masih terjadinya kasus-kasus korupsi, kongkalikong, aksi kekerasan, fitnah, caci maki, dan berbagai pemberitaan yg mengumbar keburukan adalah tanda-tanda merosotnya rasa malu dalam kehidupan masyarakat kita. Situasi ini sungguh memprihatinkan kita," imbuhnya.

"Jangan sia-siakan momentum emas, peluang terbaik untuk mempercepat kemakmuran bersama dengan prioritas kurangi kemiskinan," tutup SBY dalam pidatonya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rvk/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%