detikcom
Senin, 18/02/2013 21:58 WIB

Nachrowi Ramli Minta Kantor Untuk Dewan Koperasi Jakarta

Mulya Nurbilkis - detikNews
Nachrowi Ramli
Jakarta - Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nachrowi Ramli meminta Pemprov DKI menyediakan fasilitas berupa pengadaan kantor untuk Dekopin DKI Jakarta.Permintaan ini disampaikan Nachrowi dalam pertemuan antara jajaran pejabat Pemprov DKI.

"Dekopinwil sudah ada kantor, tapi Dekopinda yang tingkat walikota, tingkat bupati itu belum ada kantor," Kata Nachrowi usai acara kunjungan kerja Komite IV DPD RI ke Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (18/2/2013).

Dia juga menjelaskan bahwa permintaan kantor ini untuk memudahkan koordinasi dengan Kadis UKM secara langsung. Idealnya Dekopin memang dibiayai oleh pemerintah sesuai UU Nomor 17 2012 sebagai badan resmi yang didirikan untuk memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi koperasi.

"Gedungnya nggak usah kantor, numpang di yang lain juga bisa," ujarnya

Menjawab permintaan ini, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama berjanji mengusahakan pengadaan kantor yang diminta. "Saya suruh dinas koperasi urus," terangnya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(fdn/fdn)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
68%
Kontra
32%