detikcom
Senin, 18/02/2013 21:58 WIB

Nachrowi Ramli Minta Kantor Untuk Dewan Koperasi Jakarta

Mulya Nurbilkis - detikNews
Nachrowi Ramli
Jakarta - Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nachrowi Ramli meminta Pemprov DKI menyediakan fasilitas berupa pengadaan kantor untuk Dekopin DKI Jakarta.Permintaan ini disampaikan Nachrowi dalam pertemuan antara jajaran pejabat Pemprov DKI.

"Dekopinwil sudah ada kantor, tapi Dekopinda yang tingkat walikota, tingkat bupati itu belum ada kantor," Kata Nachrowi usai acara kunjungan kerja Komite IV DPD RI ke Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (18/2/2013).

Dia juga menjelaskan bahwa permintaan kantor ini untuk memudahkan koordinasi dengan Kadis UKM secara langsung. Idealnya Dekopin memang dibiayai oleh pemerintah sesuai UU Nomor 17 2012 sebagai badan resmi yang didirikan untuk memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi koperasi.

"Gedungnya nggak usah kantor, numpang di yang lain juga bisa," ujarnya

Menjawab permintaan ini, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama berjanji mengusahakan pengadaan kantor yang diminta. "Saya suruh dinas koperasi urus," terangnya.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(fdn/fdn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
62%
Kontra
38%