detikcom
Senin, 18/02/2013 21:58 WIB

Nachrowi Ramli Minta Kantor Untuk Dewan Koperasi Jakarta

Mulya Nurbilkis - detikNews
Nachrowi Ramli
Jakarta - Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nachrowi Ramli meminta Pemprov DKI menyediakan fasilitas berupa pengadaan kantor untuk Dekopin DKI Jakarta.Permintaan ini disampaikan Nachrowi dalam pertemuan antara jajaran pejabat Pemprov DKI.

"Dekopinwil sudah ada kantor, tapi Dekopinda yang tingkat walikota, tingkat bupati itu belum ada kantor," Kata Nachrowi usai acara kunjungan kerja Komite IV DPD RI ke Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (18/2/2013).

Dia juga menjelaskan bahwa permintaan kantor ini untuk memudahkan koordinasi dengan Kadis UKM secara langsung. Idealnya Dekopin memang dibiayai oleh pemerintah sesuai UU Nomor 17 2012 sebagai badan resmi yang didirikan untuk memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi koperasi.

"Gedungnya nggak usah kantor, numpang di yang lain juga bisa," ujarnya

Menjawab permintaan ini, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama berjanji mengusahakan pengadaan kantor yang diminta. "Saya suruh dinas koperasi urus," terangnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fdn/fdn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
61%
Kontra
39%