Detik.com News
Detik.com
Senin, 18/02/2013 21:58 WIB

Nachrowi Ramli Minta Kantor Untuk Dewan Koperasi Jakarta

Mulya Nurbilkis - detikNews
Nachrowi Ramli Minta Kantor Untuk Dewan Koperasi Jakarta Nachrowi Ramli
Jakarta - Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nachrowi Ramli meminta Pemprov DKI menyediakan fasilitas berupa pengadaan kantor untuk Dekopin DKI Jakarta.Permintaan ini disampaikan Nachrowi dalam pertemuan antara jajaran pejabat Pemprov DKI.

"Dekopinwil sudah ada kantor, tapi Dekopinda yang tingkat walikota, tingkat bupati itu belum ada kantor," Kata Nachrowi usai acara kunjungan kerja Komite IV DPD RI ke Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (18/2/2013).

Dia juga menjelaskan bahwa permintaan kantor ini untuk memudahkan koordinasi dengan Kadis UKM secara langsung. Idealnya Dekopin memang dibiayai oleh pemerintah sesuai UU Nomor 17 2012 sebagai badan resmi yang didirikan untuk memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi koperasi.

"Gedungnya nggak usah kantor, numpang di yang lain juga bisa," ujarnya

Menjawab permintaan ini, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama berjanji mengusahakan pengadaan kantor yang diminta. "Saya suruh dinas koperasi urus," terangnya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(fdn/fdn)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%