Detik.com News
Detik.com
Senin, 18/02/2013 15:53 WIB

Kasus Bayi Dera, Ada Hak Anak yang Dilanggar Rumah Sakit di Jakarta

Pandu Triyuda - detikNews
Jakarta - Kasus bayi Dera Nur Anggraeni memang tragis. Di Jakarta, yang katanya kota metropolitan paling lengkap di Indonesia ternyata masih ada bayi yang ditolak karena rumah sakit penuh. Harus ada pelajaran yang diambil dari kasus ini. Pemerintah jangan diam saja.

"Tentu kita prihatin terhadap masalah ini. Gubernur sudah mencanangkan kartu sehat dan itu bukan belas kasihan. Itu dasarnya UU Kesehatan dan itu memang untuk menangani masalah kesehatan, tidak ada yang boleh sakit," kata Ketua Komnas Perlindungan Anak (PA) Arist Merdeka Sirait saat ditemui berkunjung ke rumah orang tua Dera di Jatipadang, Pasar Minggu, Jaksel, Senin (18/2/2013).

Dera dilahirkan kembar. Saudaranya Dara kini menjalani perawatan di RS Tarakan. Kedua putri kembar ini anak dari Eliyas Setia Nugroho (20) dan Lisa (20). Eliyas seorang pedagang kaki lima.

"Bahwa semua RS yang sudah ditunjuk Jakarta sehat yang menolak termasuk Fatmawati, RSCM, RSPP, dan Pasar Rebo pimpinannya harus diganti. Itu melecehkan hak anak atas pendidikan. Mungkin juga swasta, ini alasan klasik tidak ada tempat dan lainnya. Ini Jakarta, pusatnya alatnya canggih ini pelanggaran hak anak," jelas Arist.

Dera lahir pada 11 Februari 2013, dan meninggal pada 15 Februari. Bayi kembar ini lahir prematur 7 bulan di puskesmas di Pasar Minggu. Pihak Puskesmas kemudian merujuk ke RS Zahira, setelah mendapati kondisi Dera yang sakit, rumah sakit merujuk bayi itu ke rumah sakit yang lebih besar. Tapi dengan alasan penuh semua menolak.

"Besok saya akan ketemu gubernur. Kewajiban saya akan ketemu dan ini agar tidak ada fitnah," imbuhnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ndu/ndr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%