Detik.com News
Detik.com
Senin, 18/02/2013 14:25 WIB

Mengenal Lebih Dekat Mahkamah Konstitusi Azerbaijan

Rina Friastuti - detikNews
Mengenal Lebih Dekat Mahkamah Konstitusi Azerbaijan Gedung Mahkamah Konstitusi (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Senyum terus menghiasi pimpinan Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia-Azerbaijan. Meski banyak perbedaan, tetapi kedua belah pihak sepakat untuk menjalin komunikasi dan tukar menukar informasi antar kedua lembaga tersebut.

Hal ini terungkap dalam penandatanganan nota kesepahaman Ketua MK Indonesia Mahfud MD dengan Ketua MK Azerbaijan Farhad Abdullayev di Aula MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (18 /2/2013).

Jika di MK Indonesia masa tugas hakim konstitusi selama 5 tahun, maka di MK Azerbaijan lebih lama yaitu 15 tahun. "Di sana katanya itu sudah mulai mucul diskusi untuk kemungkinan memperpendek masa tugas, tetapi dua kali, tetapi menurut pilihan masing-masing negara saja," kata Mahfud MD.

Jika di Indonesia hakim konstitusi diajukan oleh DPR, Mahkamah Agung (MA) dan Presiden, maka di negara pecahan Uni Soviet ini semua diajukan oleh presiden dan dipilih oleh parlemen.

"Di sana dipilih oleh parlemen, presiden memilih beberapa calon-calon. Di sana justru lebih maju dalam satu hal yaitu hakim di sana tidak boleh berasal dari parpol, terus orang yang benar-benar independen, dan diajukan calon oleh presiden, " ujar Mahfud.

Perbedaan lainnya, meski Azerbaijan negara berdaulat tetapi telah menundukkan diri ke Uni Eropa. Sehingga akan terjadi singgungan konstitusi kedaulatan negaranya dengan konstitusi Uni Eropa.

"Tadi juga disebutkan kalau mereka sudah mengikatkan diri ke Uni Eropa. Nah masyarakat Eropa itu memiliki konstitusi sendiri, maka itu akan menarik," kata Mahfud.

Menurut Mahfud, kerjasama dengan MK Azerbaijan ini dapat dilakukan dengan melakukan pertukaran tenaga ahli atau saling menukar resume putusan di MK kedua negara. Selain melakukan penandatanganan nota kesepahaman, ketua MK Azerbaijan juga akan melakukan pertemuan bilateral pada 17-22 Februari 2013 dengan beberapa pimpinan lembaga pemerintahan Indonesia.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/asp)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%