detikcom

Senin, 18/02/2013 14:25 WIB

Mengenal Lebih Dekat Mahkamah Konstitusi Azerbaijan

Rina Friastuti - detikNews
Gedung Mahkamah Konstitusi (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Senyum terus menghiasi pimpinan Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia-Azerbaijan. Meski banyak perbedaan, tetapi kedua belah pihak sepakat untuk menjalin komunikasi dan tukar menukar informasi antar kedua lembaga tersebut.

Hal ini terungkap dalam penandatanganan nota kesepahaman Ketua MK Indonesia Mahfud MD dengan Ketua MK Azerbaijan Farhad Abdullayev di Aula MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (18 /2/2013).

Jika di MK Indonesia masa tugas hakim konstitusi selama 5 tahun, maka di MK Azerbaijan lebih lama yaitu 15 tahun. "Di sana katanya itu sudah mulai mucul diskusi untuk kemungkinan memperpendek masa tugas, tetapi dua kali, tetapi menurut pilihan masing-masing negara saja," kata Mahfud MD.

Jika di Indonesia hakim konstitusi diajukan oleh DPR, Mahkamah Agung (MA) dan Presiden, maka di negara pecahan Uni Soviet ini semua diajukan oleh presiden dan dipilih oleh parlemen.

"Di sana dipilih oleh parlemen, presiden memilih beberapa calon-calon. Di sana justru lebih maju dalam satu hal yaitu hakim di sana tidak boleh berasal dari parpol, terus orang yang benar-benar independen, dan diajukan calon oleh presiden, " ujar Mahfud.

Perbedaan lainnya, meski Azerbaijan negara berdaulat tetapi telah menundukkan diri ke Uni Eropa. Sehingga akan terjadi singgungan konstitusi kedaulatan negaranya dengan konstitusi Uni Eropa.

"Tadi juga disebutkan kalau mereka sudah mengikatkan diri ke Uni Eropa. Nah masyarakat Eropa itu memiliki konstitusi sendiri, maka itu akan menarik," kata Mahfud.

Menurut Mahfud, kerjasama dengan MK Azerbaijan ini dapat dilakukan dengan melakukan pertukaran tenaga ahli atau saling menukar resume putusan di MK kedua negara. Selain melakukan penandatanganan nota kesepahaman, ketua MK Azerbaijan juga akan melakukan pertemuan bilateral pada 17-22 Februari 2013 dengan beberapa pimpinan lembaga pemerintahan Indonesia.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%