detikcom
Senin, 18/02/2013 14:25 WIB

Mengenal Lebih Dekat Mahkamah Konstitusi Azerbaijan

Rina Friastuti - detikNews
Gedung Mahkamah Konstitusi (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Senyum terus menghiasi pimpinan Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia-Azerbaijan. Meski banyak perbedaan, tetapi kedua belah pihak sepakat untuk menjalin komunikasi dan tukar menukar informasi antar kedua lembaga tersebut.

Hal ini terungkap dalam penandatanganan nota kesepahaman Ketua MK Indonesia Mahfud MD dengan Ketua MK Azerbaijan Farhad Abdullayev di Aula MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (18 /2/2013).

Jika di MK Indonesia masa tugas hakim konstitusi selama 5 tahun, maka di MK Azerbaijan lebih lama yaitu 15 tahun. "Di sana katanya itu sudah mulai mucul diskusi untuk kemungkinan memperpendek masa tugas, tetapi dua kali, tetapi menurut pilihan masing-masing negara saja," kata Mahfud MD.

Jika di Indonesia hakim konstitusi diajukan oleh DPR, Mahkamah Agung (MA) dan Presiden, maka di negara pecahan Uni Soviet ini semua diajukan oleh presiden dan dipilih oleh parlemen.

"Di sana dipilih oleh parlemen, presiden memilih beberapa calon-calon. Di sana justru lebih maju dalam satu hal yaitu hakim di sana tidak boleh berasal dari parpol, terus orang yang benar-benar independen, dan diajukan calon oleh presiden, " ujar Mahfud.

Perbedaan lainnya, meski Azerbaijan negara berdaulat tetapi telah menundukkan diri ke Uni Eropa. Sehingga akan terjadi singgungan konstitusi kedaulatan negaranya dengan konstitusi Uni Eropa.

"Tadi juga disebutkan kalau mereka sudah mengikatkan diri ke Uni Eropa. Nah masyarakat Eropa itu memiliki konstitusi sendiri, maka itu akan menarik," kata Mahfud.

Menurut Mahfud, kerjasama dengan MK Azerbaijan ini dapat dilakukan dengan melakukan pertukaran tenaga ahli atau saling menukar resume putusan di MK kedua negara. Selain melakukan penandatanganan nota kesepahaman, ketua MK Azerbaijan juga akan melakukan pertemuan bilateral pada 17-22 Februari 2013 dengan beberapa pimpinan lembaga pemerintahan Indonesia.



Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 14:12 WIB
    Ridwan Hasan Saputra: Matematika Sulit, Itu Fitnah
    Gb Pekan lalu, media sosial dihebohkan menyusul kabar tentang tugas matematika seorang siswa sekolah dasar bernama Habibi, yang mendapat nilai merah dari gurunya. Habibi disalahkan sang guru karena menuliskan bahwa 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4x6, bukan 6x4.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%