detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Sabtu, 19/04/2014 04:54 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Senin, 18/02/2013 14:25 WIB

Mengenal Lebih Dekat Mahkamah Konstitusi Azerbaijan

Rina Friastuti - detikNews
Gedung Mahkamah Konstitusi (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Senyum terus menghiasi pimpinan Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia-Azerbaijan. Meski banyak perbedaan, tetapi kedua belah pihak sepakat untuk menjalin komunikasi dan tukar menukar informasi antar kedua lembaga tersebut.

Hal ini terungkap dalam penandatanganan nota kesepahaman Ketua MK Indonesia Mahfud MD dengan Ketua MK Azerbaijan Farhad Abdullayev di Aula MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (18 /2/2013).

Jika di MK Indonesia masa tugas hakim konstitusi selama 5 tahun, maka di MK Azerbaijan lebih lama yaitu 15 tahun. "Di sana katanya itu sudah mulai mucul diskusi untuk kemungkinan memperpendek masa tugas, tetapi dua kali, tetapi menurut pilihan masing-masing negara saja," kata Mahfud MD.

Jika di Indonesia hakim konstitusi diajukan oleh DPR, Mahkamah Agung (MA) dan Presiden, maka di negara pecahan Uni Soviet ini semua diajukan oleh presiden dan dipilih oleh parlemen.

"Di sana dipilih oleh parlemen, presiden memilih beberapa calon-calon. Di sana justru lebih maju dalam satu hal yaitu hakim di sana tidak boleh berasal dari parpol, terus orang yang benar-benar independen, dan diajukan calon oleh presiden, " ujar Mahfud.

Perbedaan lainnya, meski Azerbaijan negara berdaulat tetapi telah menundukkan diri ke Uni Eropa. Sehingga akan terjadi singgungan konstitusi kedaulatan negaranya dengan konstitusi Uni Eropa.

"Tadi juga disebutkan kalau mereka sudah mengikatkan diri ke Uni Eropa. Nah masyarakat Eropa itu memiliki konstitusi sendiri, maka itu akan menarik," kata Mahfud.

Menurut Mahfud, kerjasama dengan MK Azerbaijan ini dapat dilakukan dengan melakukan pertukaran tenaga ahli atau saling menukar resume putusan di MK kedua negara. Selain melakukan penandatanganan nota kesepahaman, ketua MK Azerbaijan juga akan melakukan pertemuan bilateral pada 17-22 Februari 2013 dengan beberapa pimpinan lembaga pemerintahan Indonesia.



Seorang Balita Tercebur Ke Dalam Kuali Panas. Saksikan selengkapnya di "Reportase Pagi" pukul 04.30 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(asp/asp)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%
MustRead close