Jumat, 15/02/2013 23:02 WIB

Ratusan Kendaraan Terjebak Macet di Lokasi Longsor di Karo Sumut

Khairul Ikhwan - detikNews
Medan - Ratusan kendaraan terjebak kemacetan akibat tanah longsor yang menimbun jalan lintas di Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (15/2/2013). Mustahil berbalik arah karena ruang untuk bermanuver tidak ada.

Hingga pukul 22.00 WIB, antrean kendaraan semakin panjang. Dari titik longsoran Jalan Medan - Berastagi KM 59, di Desa Doulu, Kecamatan Berastagi, Karo, memanjang hingga kilometer 58 dari arah Medan.

"Tidak bisa bergerak, ini macetnya betul-betul tidak bisa kemana-mana. Memutar pun tak bisa, jadi bertahan di sini malam ini," kata Edi, salah seorang pengemudi mobil yang terjebak di lokasi.

Longsoran itu berada di dua titik, dan memanjang sekitar 200 meter. Ketinggian timbunan tanah di aspal mencapai dua meter di beberapa titik. Diperoleh informasi, polisi menghentikan proses evakuasi di lokasi longsoran untuk sementara karena hujan masih terus turun dan dikhawatirkan terjadi longsor susulan.

Longsor di Berastagi ini terjadi sekitar pukul 17.00 WIB. Dinding bukit yang berada di sisi kanan, dari arah Medan, tiba-tiba ambruk. Hujan lebat yang terus terjadi di lokasi, diduga menjadi pemicu.

Dalam kejadian ini, ada tiga mobil dan satu sepeda motor yang tertimpa longsoran. Yakni minibus Avanza hitam BK 1619 QC, kijang kapsul biru BK 1896 FB, angkutan umum Datra BK 1620 JP, serta Yamaha Vixion. Belum dipastikan apakah ada atau tidak korban dalam longsoran ini karena material longsoran belum selesai disingkirkan dari lokasi, namun penumpang mobil dikabarkan selamat semua.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rul/trq)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%