detikcom
Jumat, 15/02/2013 16:21 WIB

Polri Tunggu Aduan Istri Tua untuk Tindaklanjuti Pernikahan Irjen Djoko & Dipta

Andri Haryanto - detikNews
Dipta Anindita
Jakarta - Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Mabes Polri, Komjen Fajar Prihantoro, menyatakan masih menunggu laporan dari istri mantan Kepala Korps Lantas Polri, Irjen Djoko Susilo, terkait pernikahan sang jenderal dengan Dipta Anindita. Bila ada aduan, Polri siap menindaklanjutinya.

"Kalau ada laporan akan kita tindaklanjuti," kata Fajar saat dihubungi via telepon, Jumat (15/2/2013)

Artinya, pihak pengawas akan mengacu dari laporan istri Djoko Susilo untuk memasuki perkara pernikahan mantan Kepala Korlantas dengan Dipta, mantan Putri Solo. "Setiap ada laporan harus kita tindaklanjuti," jelasnya.

Menurut Fajar, pernikahan setiap personel kepolisian sudah diatur di dalam Peraturan Kapolri (Perkap). Namun Fajar tidak menyebut peraturan yang dimaksudnya itu.

"Ada Perkapnya, harus ada persyaratan izinnya. Tapi kan dari istri tertua kan belum melapor," terangnya.

Meski nanti ada aduan terkait pernikahan Irjen Djoko dengan Dipta, Irwasum tidak serta merta dapat memanggil Djoko. Hal ini dikarenakan perkara korupsi yang melilit mantan Gubernur Akpol ini masih ditangani KPK.

"Sementara itu jalan apabila ada laporan, dipanggil dulu saksi-saksinya yang lain. Kalau ininya (Irjen Djoko) nanti," kata Fajar.

Dipta sudah dicegah KPK ke luar negeri. Pencegahan terkait kepemilikan aset Dipta yang terkait Djoko. Sayangnya, Dipta yang diperiksa KPK tak mau berbicara soal kasus itu. Demikian juga Irjen Djoko saat dikonfirmasi hanya menyerahkan ke penyidik.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(ahy/fdn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
54%
Kontra
46%