detikcom
Jumat, 15/02/2013 16:21 WIB

Polri Tunggu Aduan Istri Tua untuk Tindaklanjuti Pernikahan Irjen Djoko & Dipta

Andri Haryanto - detikNews
Dipta Anindita
Jakarta - Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Mabes Polri, Komjen Fajar Prihantoro, menyatakan masih menunggu laporan dari istri mantan Kepala Korps Lantas Polri, Irjen Djoko Susilo, terkait pernikahan sang jenderal dengan Dipta Anindita. Bila ada aduan, Polri siap menindaklanjutinya.

"Kalau ada laporan akan kita tindaklanjuti," kata Fajar saat dihubungi via telepon, Jumat (15/2/2013)

Artinya, pihak pengawas akan mengacu dari laporan istri Djoko Susilo untuk memasuki perkara pernikahan mantan Kepala Korlantas dengan Dipta, mantan Putri Solo. "Setiap ada laporan harus kita tindaklanjuti," jelasnya.

Menurut Fajar, pernikahan setiap personel kepolisian sudah diatur di dalam Peraturan Kapolri (Perkap). Namun Fajar tidak menyebut peraturan yang dimaksudnya itu.

"Ada Perkapnya, harus ada persyaratan izinnya. Tapi kan dari istri tertua kan belum melapor," terangnya.

Meski nanti ada aduan terkait pernikahan Irjen Djoko dengan Dipta, Irwasum tidak serta merta dapat memanggil Djoko. Hal ini dikarenakan perkara korupsi yang melilit mantan Gubernur Akpol ini masih ditangani KPK.

"Sementara itu jalan apabila ada laporan, dipanggil dulu saksi-saksinya yang lain. Kalau ininya (Irjen Djoko) nanti," kata Fajar.

Dipta sudah dicegah KPK ke luar negeri. Pencegahan terkait kepemilikan aset Dipta yang terkait Djoko. Sayangnya, Dipta yang diperiksa KPK tak mau berbicara soal kasus itu. Demikian juga Irjen Djoko saat dikonfirmasi hanya menyerahkan ke penyidik.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ahy/fdn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%