detikcom
Jumat, 15/02/2013 16:21 WIB

Polri Tunggu Aduan Istri Tua untuk Tindaklanjuti Pernikahan Irjen Djoko & Dipta

Andri Haryanto - detikNews
Dipta Anindita
Jakarta - Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Mabes Polri, Komjen Fajar Prihantoro, menyatakan masih menunggu laporan dari istri mantan Kepala Korps Lantas Polri, Irjen Djoko Susilo, terkait pernikahan sang jenderal dengan Dipta Anindita. Bila ada aduan, Polri siap menindaklanjutinya.

"Kalau ada laporan akan kita tindaklanjuti," kata Fajar saat dihubungi via telepon, Jumat (15/2/2013)

Artinya, pihak pengawas akan mengacu dari laporan istri Djoko Susilo untuk memasuki perkara pernikahan mantan Kepala Korlantas dengan Dipta, mantan Putri Solo. "Setiap ada laporan harus kita tindaklanjuti," jelasnya.

Menurut Fajar, pernikahan setiap personel kepolisian sudah diatur di dalam Peraturan Kapolri (Perkap). Namun Fajar tidak menyebut peraturan yang dimaksudnya itu.

"Ada Perkapnya, harus ada persyaratan izinnya. Tapi kan dari istri tertua kan belum melapor," terangnya.

Meski nanti ada aduan terkait pernikahan Irjen Djoko dengan Dipta, Irwasum tidak serta merta dapat memanggil Djoko. Hal ini dikarenakan perkara korupsi yang melilit mantan Gubernur Akpol ini masih ditangani KPK.

"Sementara itu jalan apabila ada laporan, dipanggil dulu saksi-saksinya yang lain. Kalau ininya (Irjen Djoko) nanti," kata Fajar.

Dipta sudah dicegah KPK ke luar negeri. Pencegahan terkait kepemilikan aset Dipta yang terkait Djoko. Sayangnya, Dipta yang diperiksa KPK tak mau berbicara soal kasus itu. Demikian juga Irjen Djoko saat dikonfirmasi hanya menyerahkan ke penyidik.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(ahy/fdn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
45%
Kontra
55%