Detik.com News
Detik.com
Rabu, 13/02/2013 03:23 WIB

Wali Kota Palembang Tersandung Kasus, Puan: Itu Urusan Pribadi

Danu Damarjati - detikNews
Halaman 1 dari 2
Wali Kota Palembang Tersandung Kasus, Puan: Itu Urusan Pribadi
Jakarta - Walikota Palembang yang juga Ketua DPD PDIP Sumsel Eddy Santana Putra tersandung kasus perceraian dengan istrinya hingga diperkarakan ke Mahkamah Agung (MA). Ketua DPP PDIP Puan Maharani, menilai apa yang terjadi pada kadernya adalah urusan pribadi. Kasus itu juga tak bisa dikaitkan dengan wacana Eddy yang akan maju sebagai cagub Sumsel.

"Kami tidak bisa memasukkan ranah pribadi dalam ranah partai," ujar ketua DPP PDIP, Puan Maharani, usai menjadi juri di acara Cerdas Cermat Empat Pilar Kebangsaan di Asrama Haji Sumatera Selatan, Jl Tanjung Siapiapi, Palembang, Selasa (12/2/2013).

Menurut Puan, Eddy harus segera menuntaskan perkara pribadi dengan mantan istrinya. Terlebih jika ingin maju sebagai cagub Sumsel, apa yang terjadi pada Eddy yang juga ketua DPD PDIP Sumsel bisa mempengaruhi elektabilitas PDIP di Sumatera Selatan.

"Tentu saja bisa mempengaruhi hasil survei," ucap Ketua Fraksi PDIP ini.

Terkait kontestasi di Pilgub Sumsel, Puan mengatakan Eddy memang masuk dalam 28 nama yang dibahas sebagai Cagub Sumsel dari PDIP. Namun menurutnya, Bidang Kehormatan PDIP perlu terlebih dahulu meminta kejelasan kepada Eddy terkait kasus yang tengah dihadapinya itu.

"Belum ada keputusan tetapnya, secepatnya kami putuskan lewat Rapat Pleno DPP mendekati bulan April. Sekarang masih dalam proses penjaringan. Bisa juga berkoalisi dengan partai lain," kata Puan.

Sebelumnya, Walikota Palembang Eddy Santana Putra menceraikan istrinya, Srimaya Hariyanti, dan menikahi eks model, Eva Ajeng. Karena tidak terima keputusan pengadilan, Srimaya mengajukan memori kasasi ke Mahkamah Agung. Next

Halaman 1 2
(bal/ahy)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%