Rabu, 13/02/2013 03:23 WIB

Wali Kota Palembang Tersandung Kasus, Puan: Itu Urusan Pribadi

Danu Damarjati - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Walikota Palembang yang juga Ketua DPD PDIP Sumsel Eddy Santana Putra tersandung kasus perceraian dengan istrinya hingga diperkarakan ke Mahkamah Agung (MA). Ketua DPP PDIP Puan Maharani, menilai apa yang terjadi pada kadernya adalah urusan pribadi. Kasus itu juga tak bisa dikaitkan dengan wacana Eddy yang akan maju sebagai cagub Sumsel.

"Kami tidak bisa memasukkan ranah pribadi dalam ranah partai," ujar ketua DPP PDIP, Puan Maharani, usai menjadi juri di acara Cerdas Cermat Empat Pilar Kebangsaan di Asrama Haji Sumatera Selatan, Jl Tanjung Siapiapi, Palembang, Selasa (12/2/2013).

Menurut Puan, Eddy harus segera menuntaskan perkara pribadi dengan mantan istrinya. Terlebih jika ingin maju sebagai cagub Sumsel, apa yang terjadi pada Eddy yang juga ketua DPD PDIP Sumsel bisa mempengaruhi elektabilitas PDIP di Sumatera Selatan.

"Tentu saja bisa mempengaruhi hasil survei," ucap Ketua Fraksi PDIP ini.

Terkait kontestasi di Pilgub Sumsel, Puan mengatakan Eddy memang masuk dalam 28 nama yang dibahas sebagai Cagub Sumsel dari PDIP. Namun menurutnya, Bidang Kehormatan PDIP perlu terlebih dahulu meminta kejelasan kepada Eddy terkait kasus yang tengah dihadapinya itu.

"Belum ada keputusan tetapnya, secepatnya kami putuskan lewat Rapat Pleno DPP mendekati bulan April. Sekarang masih dalam proses penjaringan. Bisa juga berkoalisi dengan partai lain," kata Puan.

Sebelumnya, Walikota Palembang Eddy Santana Putra menceraikan istrinya, Srimaya Hariyanti, dan menikahi eks model, Eva Ajeng. Karena tidak terima keputusan pengadilan, Srimaya mengajukan memori kasasi ke Mahkamah Agung. Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(bal/ahy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%