detikcom
Selasa, 12/02/2013 15:23 WIB

Ada Anggota DPR Batalkan Dana Bantuan Bencana karena Tak Dapat Jatah

Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - Kasus korupsi ataupun pemerasan yang melibatkan anggota DPR makin parah saja. Kali ini, ada anggota DPR yang membatalkan pemberian dana penanggulangan bencana untuk suatu daerah karena tidak mendapat jatah. Duh!

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR, M Prakosa telah menerima laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat (BPBD Jabar) tentang adanya pembatalan pencairan dana penanggulangan bencana Rp 120 miliar. Dana itu tak jadi diberikan karena BPBD Jabar menolak memenuhi permintaan oknum anggota DPR yang meminta Rp 10 miliar dari total dana tersebut.

"Yang dilaporkan anggota Dewan, terkait lika-liku penganggaran di BPBD," kata Prakosa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/2/2013).

Prakosa mengatakan yang melapor adalah salah seorang pegawa BPBD di Kabupaten di Jawa Barat. BK juga kemudian memeriksa seorang staf ahli anggota DPR yang bersangkutan.

"Satu anggota DPR yang dilaporkan," ujarnya.

Namun Prakosa tak mau mengungkap lebih jauh mengenai kasus tersebut. "Sesuai etik, selama masih dalam proses, saya belum bisa menceritakan secara detil," tutur politikus PDIP itu.

Ikuti berbagai peristiwa hangat yang terjadi hari ini di "Reportase Sore", Pukul 16.30 WIB, Hanya di TRANS TV

(trq/mok)





Sponsored Link
Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Jokowi Lebih Dahsyat Nyapres di 2019

Dalam berbagai survei, nama Gubernur DKI Jokowi menempati posisi teratas capres potensial 2014. Suara-suara yang menginginkan Jokowi maju menjadi Capres di Pilpres 2014 juga cukup kencang. Tetapi menurut peneliti politik senior LIPI, Siti Zuhro, Jokowi akan lebih kuat jika berkompetisi di Pilpres 2019. Bila Anda setuju dengan Siti Zuhro, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%