detikcom

Senin, 11/02/2013 19:32 WIB

Ini Tanggapan Bawaslu atas Sikap KPU Soal PKPI Bang Yos

M Iqbal - detikNews
Jakarta - KPU telah menyepakati untuk menolak keputusan Bawaslu yang meloloskan PKPI sebagai peserta pemilu. Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak menilai sikap Bawaslu selesai pada keputusan yang terakhir.

"Kami sudah selesai dengan tugas kami, kami telah menyelesaikan secara administrasi hingga ajudikasi yang sudah diputuskan sekarang tinggal di KPU," kata Nelson Simanjuntak, saat dihubungi detikcom, Senin (11/2/2013).

"Dalam melaksanakan pemilu, setiap lembaga melaksanakan sesuai fungsi masing-masing, terserah kepada KPU atas keputusan Bawaslu itu," lanjutnya.

Menurutnya, Bawaslu tidak akan melihat secara spesifik terhadap substansi putusan baik yang ditetapkan oleh Bawaslu maupun perbedaannya dengan yang dijelaskan KPU.

"Kami tak akan ikut campur ke sana (substansi putusan), cuma ada persoalan hukum," kata Nelson.

Masalah hukum yang muncul itu menurut Nelson, berdasarkan Undang-undang pemohon (partai politik) dapat mengajukan gugatan keada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) maksimal 3 hari setelah ada keputusan Bawaslu.

"Kalau ikut logikanya KPU ini kan sudah lebih dari tiga hari, apakah (PKPI) bisa mengajukan ke PTTUN? Karena yang pasti dari PKPI kehilangan kesempatan untuk ke PTTUN. Itu pandangan pribadi saya," jelasnya.

"Tapi secara umum soal sikap KPU hari ini Bawaslu tidak akan ikut mencampuri, silakan saja," lanjutnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(iqb/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
64%
Kontra
36%