detikcom
Senin, 11/02/2013 19:32 WIB

Ini Tanggapan Bawaslu atas Sikap KPU Soal PKPI Bang Yos

M Iqbal - detikNews
Jakarta - KPU telah menyepakati untuk menolak keputusan Bawaslu yang meloloskan PKPI sebagai peserta pemilu. Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak menilai sikap Bawaslu selesai pada keputusan yang terakhir.

"Kami sudah selesai dengan tugas kami, kami telah menyelesaikan secara administrasi hingga ajudikasi yang sudah diputuskan sekarang tinggal di KPU," kata Nelson Simanjuntak, saat dihubungi detikcom, Senin (11/2/2013).

"Dalam melaksanakan pemilu, setiap lembaga melaksanakan sesuai fungsi masing-masing, terserah kepada KPU atas keputusan Bawaslu itu," lanjutnya.

Menurutnya, Bawaslu tidak akan melihat secara spesifik terhadap substansi putusan baik yang ditetapkan oleh Bawaslu maupun perbedaannya dengan yang dijelaskan KPU.

"Kami tak akan ikut campur ke sana (substansi putusan), cuma ada persoalan hukum," kata Nelson.

Masalah hukum yang muncul itu menurut Nelson, berdasarkan Undang-undang pemohon (partai politik) dapat mengajukan gugatan keada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) maksimal 3 hari setelah ada keputusan Bawaslu.

"Kalau ikut logikanya KPU ini kan sudah lebih dari tiga hari, apakah (PKPI) bisa mengajukan ke PTTUN? Karena yang pasti dari PKPI kehilangan kesempatan untuk ke PTTUN. Itu pandangan pribadi saya," jelasnya.

"Tapi secara umum soal sikap KPU hari ini Bawaslu tidak akan ikut mencampuri, silakan saja," lanjutnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(iqb/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
65%
Kontra
35%