detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Sabtu, 19/04/2014 13:58 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Senin, 11/02/2013 17:12 WIB

Ruhut: Tugas Komnas HAM Berat, Tapi Komisionernya Tidak Solid

Rini Friastuti - detikNews
Jakarta - Jajaran komisioner Komnas HAM diminta mengundurkan diri bila tidak mampu menuntaskan kisruh internal lembaga tersebut menyusul rotasi kepemimpinan yang mereka terapkan. Sebab periode kepemimpinan yang sudah disepakati selama empat tahun untuk setiap periodenya dan tidak perlu lagi untuk dipermasalahkan.

"Mereka (komnas HAM) minta diubah UU-nya supaya bisa satu tahun menjabat, tapi susah itu. Setahun itu belum bisa. Biarlah, kita sudah sepakat empat tahun ya biar empat tahun, lima tahun biar lima tahun. Jangan sekali-kali kita turunkan orang di tengah jalan. Gak baik, gak maju kita nanti," ujar anggota komisi III DPR dari Partai Demokrat, Ruhut Sitompul kepada wartawan, Senin (11/2/2013).

Ruhut menilai, dengan kemelut yang terjadi di dalam tubuh komnas HAM, menyatakan bahwa lembaga ini tidak solid. Rotasi kepemimpinan antar komisioner per satu tahun, hanya akan membuat penyelesaian kasus di Komnas HAM terbengkalai.

"Iya, tugas mereka berat. kaitannya dengan pelanggaran HAM. Tapi mereka gak solid. Ini lucu juga kalau minta kami yang pilih tapi minta setahun saja. Kerjaan kita juga banyak. Kalau komisioner itu minta diganti-ganti terus, apa sih yang bisa dikerjakan dalam waktu satu tahun? Belum ada apa-apa," ujar politisi asal Batak tersebut.

Ruhut menambahkan, kemelut yang sedang terjadi ini sebaiknya diselesaikan secara kebersamaan dan kerjasama, karena banyak sekali kasus-kasus seputar HAM yang harus diselesaikan, ketimbang memiliki konflik internal.

"Biarlah mereka yang pilih ketuanya, wakilnya, sebaiknya kerjasamalah, kebersamaanlah. Apalagi masih banyak masalah HAM yang harus mereka atasi," wanti mantan praktisi hukum ini.


Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(lh/lh)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
81%
Kontra
19%