detikcom
Senin, 11/02/2013 17:12 WIB

Ruhut: Tugas Komnas HAM Berat, Tapi Komisionernya Tidak Solid

Rini Friastuti - detikNews
Jakarta - Jajaran komisioner Komnas HAM diminta mengundurkan diri bila tidak mampu menuntaskan kisruh internal lembaga tersebut menyusul rotasi kepemimpinan yang mereka terapkan. Sebab periode kepemimpinan yang sudah disepakati selama empat tahun untuk setiap periodenya dan tidak perlu lagi untuk dipermasalahkan.

"Mereka (komnas HAM) minta diubah UU-nya supaya bisa satu tahun menjabat, tapi susah itu. Setahun itu belum bisa. Biarlah, kita sudah sepakat empat tahun ya biar empat tahun, lima tahun biar lima tahun. Jangan sekali-kali kita turunkan orang di tengah jalan. Gak baik, gak maju kita nanti," ujar anggota komisi III DPR dari Partai Demokrat, Ruhut Sitompul kepada wartawan, Senin (11/2/2013).

Ruhut menilai, dengan kemelut yang terjadi di dalam tubuh komnas HAM, menyatakan bahwa lembaga ini tidak solid. Rotasi kepemimpinan antar komisioner per satu tahun, hanya akan membuat penyelesaian kasus di Komnas HAM terbengkalai.

"Iya, tugas mereka berat. kaitannya dengan pelanggaran HAM. Tapi mereka gak solid. Ini lucu juga kalau minta kami yang pilih tapi minta setahun saja. Kerjaan kita juga banyak. Kalau komisioner itu minta diganti-ganti terus, apa sih yang bisa dikerjakan dalam waktu satu tahun? Belum ada apa-apa," ujar politisi asal Batak tersebut.

Ruhut menambahkan, kemelut yang sedang terjadi ini sebaiknya diselesaikan secara kebersamaan dan kerjasama, karena banyak sekali kasus-kasus seputar HAM yang harus diselesaikan, ketimbang memiliki konflik internal.

"Biarlah mereka yang pilih ketuanya, wakilnya, sebaiknya kerjasamalah, kebersamaanlah. Apalagi masih banyak masalah HAM yang harus mereka atasi," wanti mantan praktisi hukum ini.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(lh/lh)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
68%
Kontra
32%