detikcom
Senin, 11/02/2013 17:12 WIB

Ruhut: Tugas Komnas HAM Berat, Tapi Komisionernya Tidak Solid

Rini Friastuti - detikNews
Jakarta - Jajaran komisioner Komnas HAM diminta mengundurkan diri bila tidak mampu menuntaskan kisruh internal lembaga tersebut menyusul rotasi kepemimpinan yang mereka terapkan. Sebab periode kepemimpinan yang sudah disepakati selama empat tahun untuk setiap periodenya dan tidak perlu lagi untuk dipermasalahkan.

"Mereka (komnas HAM) minta diubah UU-nya supaya bisa satu tahun menjabat, tapi susah itu. Setahun itu belum bisa. Biarlah, kita sudah sepakat empat tahun ya biar empat tahun, lima tahun biar lima tahun. Jangan sekali-kali kita turunkan orang di tengah jalan. Gak baik, gak maju kita nanti," ujar anggota komisi III DPR dari Partai Demokrat, Ruhut Sitompul kepada wartawan, Senin (11/2/2013).

Ruhut menilai, dengan kemelut yang terjadi di dalam tubuh komnas HAM, menyatakan bahwa lembaga ini tidak solid. Rotasi kepemimpinan antar komisioner per satu tahun, hanya akan membuat penyelesaian kasus di Komnas HAM terbengkalai.

"Iya, tugas mereka berat. kaitannya dengan pelanggaran HAM. Tapi mereka gak solid. Ini lucu juga kalau minta kami yang pilih tapi minta setahun saja. Kerjaan kita juga banyak. Kalau komisioner itu minta diganti-ganti terus, apa sih yang bisa dikerjakan dalam waktu satu tahun? Belum ada apa-apa," ujar politisi asal Batak tersebut.

Ruhut menambahkan, kemelut yang sedang terjadi ini sebaiknya diselesaikan secara kebersamaan dan kerjasama, karena banyak sekali kasus-kasus seputar HAM yang harus diselesaikan, ketimbang memiliki konflik internal.

"Biarlah mereka yang pilih ketuanya, wakilnya, sebaiknya kerjasamalah, kebersamaanlah. Apalagi masih banyak masalah HAM yang harus mereka atasi," wanti mantan praktisi hukum ini.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(lh/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
63%
Kontra
37%