detikcom
Minggu, 10/02/2013 11:34 WIB

Ambil Alih PD, SBY Kumpulkan 33 Ketua DPD se-Indonesia di Cikeas

Mega Putra Ratya - detikNews
SBY di Cikeas (Abror Rizki/Setpres).
Jakarta - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat dari Anas Urbaningrum. Sebagai langkah awal SBY akan mengumpulkan 33 ketua DPD PD se-Indonesia di Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

"Yth Bapak Ketua-ketua DPD PD seluruh Indonesia. Disampaikan bahwa Ketua Dewan Pembina/Ketua Majelis Tinggi PD mengharapkan kehadirannya pada hari Minggu 10 Februari 2013 pukul 20.00 WIB di Cikeas, Bogor (pakaian batik)," demikian kutipan undangan yang dikirim via SMS, yang diterima detikcom, Minggu (10/2/2013).

Sebelumnya anggota Dewan Kehormatan PD Syarif Hasan membenarkan perihal undangan tersebut. Menurut Syarif, SBY akan menyampaikan arahan khusus kepada seluruh DPD PD se-Indonesia terkait penyelamatan PD.

"Ya benar ada undangan untuk Ketua DPD PD seluruh Indonesia," kata Syarif, Jumat (8/2).

SBY dalam pidatonya di Cikeas mengatakan, mengambil alih roda organisasi untuk menyelamatkan partai. SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi akan menjadi komandonya.

Menurut SBY, segala keputusan kebijakan dan tindakan partai akan ditentukan dan dikendalikan langsung oleh Majelis Tinggi. Dan SBY akan mengeluarkan langsung keputusan-keputusan penting partai.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(mpr/mad)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%