detikcom
Jumat, 08/02/2013 23:02 WIB

SBY Minta Anas Fokus Masalah Hukum di KPK

Ramdhan Muhaimin - detikNews
Jakarta - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono bakal memimpin langsung upaya pembenahan di internal partai. Sementara Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, diminta untuk fokus saja menghadapi persoalan dugaan korupsi Hambalang di KPK.

"Kepada Ketua Umum Partai Demokrat, saudara Anas Urbaningrum yang tetap menjabat wakil Majelis Tinggi, sementara saya memimpin langsung gerakan penataan pembersihan dan penataan partai ini, saya berikan kesempatan untuk untuk menghadapi masalah hukum yang sedang ditangani KPK," kata SBY dalam jumpa di kediaman pribadinya di Cikeas, Jumat (8/2/2013).

SBY berharap keadilan dapat ditegakkan dalam penanganan kasus Hambalang yang melibatkan Anas Urbaningrum. Partai Demokrat juga akan membantu Anas dari sisi bantuan hukum.

"Dengan harapan keadilan benar-benar tegak dan tim hukum Partai Demokrat akan memberi bantuan hukum," tegas SBY.

SBY melakukan jumpa pers seorang diri. Tidak ada satu pun dari Majelis Tinggi Partai yang hadir menemani SBY.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mok/mok)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
68%
Kontra
32%
MustRead close