Jumat, 08/02/2013 19:12 WIB

Gaji 1.680 Pegawai DPR Nunggak, Ini Kata Eks Sekjen DPR

Danu Damarjati - detikNews
Jakarta - Ribuan pegawai DPR RI menunggak gaji dari tanggal 1 Februari 2013 yang lalu. Mantan Sekjen DPR RI Nining Indra Saleh mengatakan sebab gaji mereka menunggak karena kelalaian anggota DPR yang mempekerjakan staf bersangkutan.

"Itu harus berdasarkan rekomendasi dari anggota DPR-nya sendiri. Saya tidak mungkin meneken surat keputusan jika anggota DPR-nya belum menandatangani," tutur Nining di Kantor DPP Nasdem, Jl RP Soeroso, Gondangdia, Jakarta Pusat.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah 1.680 pegawai DPR yang terdiri dari Tenaga Hali (TA) dan Asistem Pribadi belum menerima gaji. Namun Nining menyatakan bahwa jumlah mereka hanya sedikit.

"Itu hanya sebagian kecil karena belum memenuhi persyaratan. Yang lainnya sudah clear," ucap Nining yang baru saja ditetapkan sebagai Wasekjen Bidang Internal dan Kesekretariatan Partai NasDem.

Nining mengatakan bahwa gaji para pegawai DPR yang menunggak akan segera dibayarkan. Dirinya mengaku telah meneken surat keputusan sewaktu masih menjabat sebagai Sekjen DPR.

"Surat Keputusan Sekjen memang tertanggal 1 Januari 2013, saya masih bertanggung jawab. Saya sudah menandatangani keputusan untuk asisten dan tenaga ahli. Mungkin sedang dalam proses pencairan," kata Nining.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(van/van)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%
MustRead close