detikcom
Jumat, 08/02/2013 19:12 WIB

Gaji 1.680 Pegawai DPR Nunggak, Ini Kata Eks Sekjen DPR

Danu Damarjati - detikNews
Jakarta - Ribuan pegawai DPR RI menunggak gaji dari tanggal 1 Februari 2013 yang lalu. Mantan Sekjen DPR RI Nining Indra Saleh mengatakan sebab gaji mereka menunggak karena kelalaian anggota DPR yang mempekerjakan staf bersangkutan.

"Itu harus berdasarkan rekomendasi dari anggota DPR-nya sendiri. Saya tidak mungkin meneken surat keputusan jika anggota DPR-nya belum menandatangani," tutur Nining di Kantor DPP Nasdem, Jl RP Soeroso, Gondangdia, Jakarta Pusat.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah 1.680 pegawai DPR yang terdiri dari Tenaga Hali (TA) dan Asistem Pribadi belum menerima gaji. Namun Nining menyatakan bahwa jumlah mereka hanya sedikit.

"Itu hanya sebagian kecil karena belum memenuhi persyaratan. Yang lainnya sudah clear," ucap Nining yang baru saja ditetapkan sebagai Wasekjen Bidang Internal dan Kesekretariatan Partai NasDem.

Nining mengatakan bahwa gaji para pegawai DPR yang menunggak akan segera dibayarkan. Dirinya mengaku telah meneken surat keputusan sewaktu masih menjabat sebagai Sekjen DPR.

"Surat Keputusan Sekjen memang tertanggal 1 Januari 2013, saya masih bertanggung jawab. Saya sudah menandatangani keputusan untuk asisten dan tenaga ahli. Mungkin sedang dalam proses pencairan," kata Nining.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(van/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%