Jumat, 08/02/2013 19:12 WIB

Gaji 1.680 Pegawai DPR Nunggak, Ini Kata Eks Sekjen DPR

Danu Damarjati - detikNews
Jakarta - Ribuan pegawai DPR RI menunggak gaji dari tanggal 1 Februari 2013 yang lalu. Mantan Sekjen DPR RI Nining Indra Saleh mengatakan sebab gaji mereka menunggak karena kelalaian anggota DPR yang mempekerjakan staf bersangkutan.

"Itu harus berdasarkan rekomendasi dari anggota DPR-nya sendiri. Saya tidak mungkin meneken surat keputusan jika anggota DPR-nya belum menandatangani," tutur Nining di Kantor DPP Nasdem, Jl RP Soeroso, Gondangdia, Jakarta Pusat.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah 1.680 pegawai DPR yang terdiri dari Tenaga Hali (TA) dan Asistem Pribadi belum menerima gaji. Namun Nining menyatakan bahwa jumlah mereka hanya sedikit.

"Itu hanya sebagian kecil karena belum memenuhi persyaratan. Yang lainnya sudah clear," ucap Nining yang baru saja ditetapkan sebagai Wasekjen Bidang Internal dan Kesekretariatan Partai NasDem.

Nining mengatakan bahwa gaji para pegawai DPR yang menunggak akan segera dibayarkan. Dirinya mengaku telah meneken surat keputusan sewaktu masih menjabat sebagai Sekjen DPR.

"Surat Keputusan Sekjen memang tertanggal 1 Januari 2013, saya masih bertanggung jawab. Saya sudah menandatangani keputusan untuk asisten dan tenaga ahli. Mungkin sedang dalam proses pencairan," kata Nining.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
63%
Kontra
37%