Jumat, 08/02/2013 09:05 WIB

"Perang Terbuka" Anas vs Cikeas, Siapa Menang?

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Ketua Umum PD Anas Urbaningrum terkesan unjuk kekuatan saat menghadirkan sejumlah DPD dan DPC di rumahnya, di tengah rapat Wanbin PD di Cikeas. Genderang perang terbuka telah ditabuh, siapa menang?

Kedua pertemuan tersebut digelar Kamis (7/2) malam tadi. Saat SBY menggelar rapat penyelamatan PD, loyalis Anas menunjukkan diri sedang merapatkan barisan.

"Di Cikeas Syarief H, Roy Suryo dan lain-lain yang minta Anas mundur. Di Duren Sawit ada Irfan Gani dan kawan-kawan yang notabene selalu bela Anas," kata pengamat politik Indo Barometer, M Qodari, kepada detikcom, Jumat (8/2/2012).

Terlihat jelas pergerakan para sesepuh PD yang merapat ke Ketua Wanbin PD SBY menuai perlawanan dari loyalis Anas. Beberapa waktu lalu saja, Irfan Gani cs menegaskan tak ada alasan menggulingkan Anas.

"Ini namanya adu kuat arus atas vs arus bawah, para pimpinan seperti Wanbin dan menteri. Sementara Arus bawah adalah para pengurus DPD dan DPC," analisis Qodari.

Lalu siapa yang akan menang? Jika melihat hasil kongres Bandung tahun 2010 lalu, Anas memang menguasai DPC dan DPD PD. Sementara para petinggi Wanbin PD yang kebanyakan menteri kala itu membela Andi Mallarangeng.

"Dalam kongres PD 2010, arus bawah menang telak dilihat dari angka dukungan dan kemenangan Anas," katanya.

Namun sebagai Ketua Majelis Tinggi, SBY punya otoritas besar. SBY pun akan memanggil Anas sore nanti. Berhembus desas-desus di internal PD, para Wanbin meminta Anas dilengserkan.

"Lihat besok sore saja," kata anggota Wanbin PD, Syarif Hasan, Kamis (7/2) malam kemarin.



Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(van/trq)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
39%
Kontra
61%