Detik.com News
Detik.com
Jumat, 08/02/2013 01:02 WIB

DPD PD Bantah Pertemuan di Rumah Anas untuk Melawan SBY

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
DPD PD Bantah Pertemuan di Rumah Anas untuk Melawan SBY
Jakarta - Sejumlah pengurus DPD PD berkumpul di rumah Ketum PD Anas Urbaningrum di Duren Sawit, Jakarta Timur, bertepatan dengan rapat Wanbin PD di Cikeas. Apa maksud pertemuan ini, benarkah untuk memberikan kode perlawanan ke SBY?

"Kami ini kader taat konstitusi, jadi Anas itu hasil dari produk konstitusi. Jadi enggak ada apa-apa, biasa-biasa saja," kilah Sekretaris DPD PD DKI Jakarta Irfan Gani, kepada wartawan, Jumat (8/2/2013).

Pertemuan tersebut, menurut Irfan, sangat singkat. Dia merahasiakan isi pertemuan tersebut dari kalangan media.

"Enggak ada apa-apa. Tadi sebentar saja. Aku sekarang sudah di rumah. Enggak ada agenda apa-apa ya," kilahnya lagi.

Irfan yang mengungkap pertemuan tersebut dihadiri banyak pimpinan DPD PD pun enggan membocorkan siapa saja yang hadir. Yang jelas sudah pasti yang hadir loyalis Anas.

"Saya enggak perhatikan, karena memang sangat singkat. Saya enggak sempat lihat siapa saja di sana," tandasnya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(van/trq)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
93%
Kontra
7%