Kamis, 07/02/2013 16:59 WIB

Anak Korban Kekerasan Seksual di India Dipermalukan

BBCIndonesia.com - detikNews
Anak-anak korban kekerasan seksual di India kerap mendapat perlakuan tidak layak dan dipermalukan oleh polisi, kata lembaga pegiat hak asasi manusia Human Rights Watch.

Sistem pemerintahan untuk mengatasi masalah ini tidak memadai, kata lembaga yang berbasis di AS itu.

Laporan mengatakan kekerasan seksual adalah "hal yang biasa" di banyak rumah tangga, sekolah dan panti asuhan di India.

Pemerintah India tidak memberikan reaksi publik atas laporan itu karena bertentangan dengan kebijakan mereka.

Sebuah riset pemerintah pada 2007 melaporkan bahwa dua dari tiga anak di India mendapat kekerasan fisik dan bahwa 53% dari hampir 12.300 anak yang disurvey melaporkan satu atau dua bentuk kekerasan seksual.

Laporan lain mengatakan lebih dari 7.200 anak, termasuk balita, diperkosa setiap tahun di India. Aktivis perlindungan anak yakin masih banyak kasus yang tidak dilaporkan.

Para aktivis mengatakan anak-anak mendapat kekerasan seksual dari kerabat, tetangga serta di sekolah dan banyak kasus yang menguap karena sistem tradisional India, orang tua dan keluarga takut laporan akan memicu stigma sosial.

Pada Mei tahun lalu, parlemen India meloloskan Undang-Undang Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual, untuk pertama kalinya di negara itu dan membuat semua bentuk kekerasan seksual pada anak sebagai sebuah tindak pidana.

Namun para aktivis mengatakan bahwa undang-undang yang lebih baik tidak akan membantu, yang dibutuhkan adalah perubahan dalam perilaku sosial dan bagaimana polisi, petugas medis serta perangkat hukum mengatasi kasus-kasus kekerasan seksual pada anak.


(bbc/bbc)

  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%