Kamis, 07/02/2013 16:59 WIB

Anak Korban Kekerasan Seksual di India Dipermalukan

BBCIndonesia.com - detikNews
Anak-anak korban kekerasan seksual di India kerap mendapat perlakuan tidak layak dan dipermalukan oleh polisi, kata lembaga pegiat hak asasi manusia Human Rights Watch.

Sistem pemerintahan untuk mengatasi masalah ini tidak memadai, kata lembaga yang berbasis di AS itu.

Laporan mengatakan kekerasan seksual adalah "hal yang biasa" di banyak rumah tangga, sekolah dan panti asuhan di India.

Pemerintah India tidak memberikan reaksi publik atas laporan itu karena bertentangan dengan kebijakan mereka.

Sebuah riset pemerintah pada 2007 melaporkan bahwa dua dari tiga anak di India mendapat kekerasan fisik dan bahwa 53% dari hampir 12.300 anak yang disurvey melaporkan satu atau dua bentuk kekerasan seksual.

Laporan lain mengatakan lebih dari 7.200 anak, termasuk balita, diperkosa setiap tahun di India. Aktivis perlindungan anak yakin masih banyak kasus yang tidak dilaporkan.

Para aktivis mengatakan anak-anak mendapat kekerasan seksual dari kerabat, tetangga serta di sekolah dan banyak kasus yang menguap karena sistem tradisional India, orang tua dan keluarga takut laporan akan memicu stigma sosial.

Pada Mei tahun lalu, parlemen India meloloskan Undang-Undang Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual, untuk pertama kalinya di negara itu dan membuat semua bentuk kekerasan seksual pada anak sebagai sebuah tindak pidana.

Namun para aktivis mengatakan bahwa undang-undang yang lebih baik tidak akan membantu, yang dibutuhkan adalah perubahan dalam perilaku sosial dan bagaimana polisi, petugas medis serta perangkat hukum mengatasi kasus-kasus kekerasan seksual pada anak.


(bbc/bbc)

ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%