detikcom
Kamis, 07/02/2013 14:04 WIB

Sidang Kicauan Triomacan2000 di Twitter Digelar, Wartawan Jadi Saksi

Salmah Muslimah - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Kasus pencemaran nama baik Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan (Jamwas) Marwan Effendy yang melibatkan pengacara Muhamad Fajriska Mirza dan pemilik akun TrioMacan2000 di twitter menyeret wartawan sebagai saksi.

Kicauan tersebut menyebutkan Marwan semasa menjadi Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati DKI telah menggelapkan uang yang menjadi barang bukti kasus pembobolan BRI sebesar Rp 500 miliar.

Hal itu terungkap dalam sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan saksi.

"Saksi itu adalah Bandot Dendi Marela selaku wartawan majalah Konstan," kata Koordinator Jaksa Penuntut Umum (JPU) Arief Indra Kusuma Adhi, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (7/2/2013).

Bandot menjadi saksi karena dirinya mengetahui kicauan akun @triomacan2000 yang meretweet penyataan Fajriska tentang tudingan penggelapan uang yang dilakukan oleh Marwan. Sebagai wartawan, Bandot menilai info dari akun triomacan2000 itu menarik untuk dikembangkan sebagai sebuah berita.

"Saya tahu info itu dari twitter triomacan2000, yang meretweet dari fajriska. Saya followernya trio macan. Sebagai wartawan menurut saya itu menarik dan makanya saya konfirmasi ke Marwan," kata bandot saat memberikan keterangan di ruang sidang.

Bandot menambahkan, dirinya mencoba mengkonfirmasi hal tersebut langsung ke Marwan Efendi. Menurutnya kicauan ditwitter yang hanya menyebutkan inisal ME itu jelas mengarah ke Marwan Efendi.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(slm/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%