detikcom
Rabu, 06/02/2013 19:00 WIB

Ralat Berita

Rapat dengan KPK, Anggota Komisi III DPR Pertanyakan Kunjungan Dubes AS

Ahmad Toriq - detikNews
Mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq.
Jakarta - Tudingan konspirasi di balik penangkapan Luthfi Hasan Ishaaq yang dilontarkan petinggi PKS sempat jadi kontroversi. Namun isu itu belum berakhir. Seorang politisi PAN yang lain mempertanyakan kedatangan Dubes AS untuk RI Scot Marciel ke Kantor KPK sehari sebelum penangkapan.
Pertanyaan itu diajukan kepada pimpinan KPK oleh anggota Komisi III DPR dari FPAN (sebelumnya ditulis FPKS-red) Taslim Chaniago, dalam rapat dengar pendapat. Rapat berlangsung di ruang Komisi III DPR, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/2/2013).

"Interupsi pimpinan, saya ingin tanya! Saat itu Dubes Amerika datang ke KPK, apa kebijakannya?" tanya Taslim.

Ketua KPK Abraham Samad langsung menjawabnya. Dia menegaskan, bukan hanya Dubes AS yang bertandang ke Kantor KPK tetapi juga para wakil dari negara-negara sahabat Indonesia.

"Duta Besar Pakistan dan Tunisia juga pernah datang. Jadi tidak ada perlakuan istimewa untuk Dubes Amerika," tegasnya.

Wakil ketua KPK Adnan Pandu Praja menambahkan penjelasan Abraham. Agenda utama kunjungan para dubes ke KPK adalah untuk berkonsultasi tentang metode dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Capaian KPK dinilai melebihi KPK Hong Kong yang selama ini menjadi rujukan dunia.

"Dubes Amerika itu datang karena ingin tahu bagaimana KPK bisa sukses dan bagaimana mengembangkan kredibilitas," papar Adnan.

"KPK diminta membangun komisi korupsi di Afghanistan soalnya KPK jadi rujukan dunia lembaga anti korupsi didunia," sambungnya.



Korban salah tangkap dibakar hidup hidup dan ditembak agar mengakui tuduhan. Saksikan "Reportase Sore" TRANS TV tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(lh/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
53%
Kontra
47%