Rabu, 06/02/2013 19:00 WIB

Ralat Berita

Rapat dengan KPK, Anggota Komisi III DPR Pertanyakan Kunjungan Dubes AS

Ahmad Toriq - detikNews
Mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq.
Jakarta - Tudingan konspirasi di balik penangkapan Luthfi Hasan Ishaaq yang dilontarkan petinggi PKS sempat jadi kontroversi. Namun isu itu belum berakhir. Seorang politisi PAN yang lain mempertanyakan kedatangan Dubes AS untuk RI Scot Marciel ke Kantor KPK sehari sebelum penangkapan.
Pertanyaan itu diajukan kepada pimpinan KPK oleh anggota Komisi III DPR dari FPAN (sebelumnya ditulis FPKS-red) Taslim Chaniago, dalam rapat dengar pendapat. Rapat berlangsung di ruang Komisi III DPR, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/2/2013).

"Interupsi pimpinan, saya ingin tanya! Saat itu Dubes Amerika datang ke KPK, apa kebijakannya?" tanya Taslim.

Ketua KPK Abraham Samad langsung menjawabnya. Dia menegaskan, bukan hanya Dubes AS yang bertandang ke Kantor KPK tetapi juga para wakil dari negara-negara sahabat Indonesia.

"Duta Besar Pakistan dan Tunisia juga pernah datang. Jadi tidak ada perlakuan istimewa untuk Dubes Amerika," tegasnya.

Wakil ketua KPK Adnan Pandu Praja menambahkan penjelasan Abraham. Agenda utama kunjungan para dubes ke KPK adalah untuk berkonsultasi tentang metode dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Capaian KPK dinilai melebihi KPK Hong Kong yang selama ini menjadi rujukan dunia.

"Dubes Amerika itu datang karena ingin tahu bagaimana KPK bisa sukses dan bagaimana mengembangkan kredibilitas," papar Adnan.

"KPK diminta membangun komisi korupsi di Afghanistan soalnya KPK jadi rujukan dunia lembaga anti korupsi didunia," sambungnya.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(lh/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%