Detik.com News
Detik.com
Rabu, 06/02/2013 18:50 WIB

Ditinggal Nining, 1.680 Tenaga Ahli & Aspri DPR RI Belum Gajian

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Halaman 1 dari 2
Ditinggal Nining, 1.680 Tenaga Ahli & Aspri DPR RI Belum Gajian
Jakarta - Pertama kali terjadi, sistem penggajian di DPR RI tiba-tiba tidak berjalan. Hingga tanggal 6 (hari ini, red), 1.680 Pegawai di DPR RI yang terdiri atas Tenaga Ahli (TA) dan Aspri anggota DPR, sama sekali belum menerima gaji yang seharusnya sudah diterima tanggal 1. Mandegnya sistem penggajian ini diduga disebabkan oleh pergantian pejabat di lingkungan Sekretariat DPR RI yang berlangsung belum lama ini.

Seperti diketahui, per tanggal 23 Januari 2013, Nining Indra Saleh tidak lagi menyandang jabatan Sekjen DPR RI karena yang bersangkutan akan menjadi Caleg (Calon Legislatif) dari Partai Nasdem. Ketua DPR RI Marzuki Alie pun sudah menunjuk Plt pengganti Nining, yakni Winantuningtyastiti Suwasanani untuk menjalankan fungsi Kesekjenan.

"Teman-teman sudah mendatangi Kesekjenan, dan mendapati kenyataan pahit. Hingga hari ini belum ada gaji masuk ke rekening masing-masing TA/Aspri. Ketika dikonfirmasi, petugas bagian keuangan tidak bisa memberikan kepastian. Namun informasi yang kami terima, kemungkinan uang gaji baru masuk ke rekening sekitar tanggal 10 atau bahkan bisa pada tengah bulan pada tanggal 15 Februari mendatang," ujar Saputra, salah satu Tenaga Ahli DPR RI kepada detikcom, Rabu (6/2/2013).

Saputra menambahkan, pembayaran gaji ini tentu sangat urgen karena hampir dua bulan belakngan, tidak ada gaji yang masuk ke rekening mereka.

"Ada yang aneh pada Bulan Desember 2012 silam, dimana gaji bulan Januari ternyata sudah diberikan pada pertengahan Desember. Sehingga kalau dihitung, rekan-rekan Tenaga Ahli dan Aspri sudah 2 bulan bekerja tapi belum ada gaji masuk hingga hari ini,"ujarnya.

"Kami belum pernah melihat kejadian macem ini. Saya menduga, ini terkait dengan ketidaksiapan Plt pengganti Ibu Nining yang sekarang sudah di Nasdem. Akibat administrasi yang amburadul, gaji kami semua terlantar!" ujar Saputra geram.

Pendapat senada disampaikan Tenaga Ahli yang sehari-hari mendampingi anggota di Komisi BUMN. "Mestinya ini tidak boleh terjadi. Tenaga Ahli dan Aspri itu sudah memiliki cash
flow yang teratur dan memiliki rutinitas pembelanjaan. Apabila terlambat dan dikabarkan hingga 15 hari keterlambatan, ini akan menjadi preseden buruk bagi Kesekjenan," ujar Mustofa.Next

Halaman 1 2
(asy/asy)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%