Rabu, 06/02/2013 18:50 WIB

Ditinggal Nining, 1.680 Tenaga Ahli & Aspri DPR RI Belum Gajian

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Pertama kali terjadi, sistem penggajian di DPR RI tiba-tiba tidak berjalan. Hingga tanggal 6 (hari ini, red), 1.680 Pegawai di DPR RI yang terdiri atas Tenaga Ahli (TA) dan Aspri anggota DPR, sama sekali belum menerima gaji yang seharusnya sudah diterima tanggal 1. Mandegnya sistem penggajian ini diduga disebabkan oleh pergantian pejabat di lingkungan Sekretariat DPR RI yang berlangsung belum lama ini.

Seperti diketahui, per tanggal 23 Januari 2013, Nining Indra Saleh tidak lagi menyandang jabatan Sekjen DPR RI karena yang bersangkutan akan menjadi Caleg (Calon Legislatif) dari Partai Nasdem. Ketua DPR RI Marzuki Alie pun sudah menunjuk Plt pengganti Nining, yakni Winantuningtyastiti Suwasanani untuk menjalankan fungsi Kesekjenan.

"Teman-teman sudah mendatangi Kesekjenan, dan mendapati kenyataan pahit. Hingga hari ini belum ada gaji masuk ke rekening masing-masing TA/Aspri. Ketika dikonfirmasi, petugas bagian keuangan tidak bisa memberikan kepastian. Namun informasi yang kami terima, kemungkinan uang gaji baru masuk ke rekening sekitar tanggal 10 atau bahkan bisa pada tengah bulan pada tanggal 15 Februari mendatang," ujar Saputra, salah satu Tenaga Ahli DPR RI kepada detikcom, Rabu (6/2/2013).

Saputra menambahkan, pembayaran gaji ini tentu sangat urgen karena hampir dua bulan belakngan, tidak ada gaji yang masuk ke rekening mereka.

"Ada yang aneh pada Bulan Desember 2012 silam, dimana gaji bulan Januari ternyata sudah diberikan pada pertengahan Desember. Sehingga kalau dihitung, rekan-rekan Tenaga Ahli dan Aspri sudah 2 bulan bekerja tapi belum ada gaji masuk hingga hari ini,"ujarnya.

"Kami belum pernah melihat kejadian macem ini. Saya menduga, ini terkait dengan ketidaksiapan Plt pengganti Ibu Nining yang sekarang sudah di Nasdem. Akibat administrasi yang amburadul, gaji kami semua terlantar!" ujar Saputra geram.

Pendapat senada disampaikan Tenaga Ahli yang sehari-hari mendampingi anggota di Komisi BUMN. "Mestinya ini tidak boleh terjadi. Tenaga Ahli dan Aspri itu sudah memiliki cash
flow yang teratur dan memiliki rutinitas pembelanjaan. Apabila terlambat dan dikabarkan hingga 15 hari keterlambatan, ini akan menjadi preseden buruk bagi Kesekjenan," ujar Mustofa.Next

Halaman 1 2

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(asy/asy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
83%
Kontra
17%