Rabu, 06/02/2013 13:01 WIB

Kisah Petani Blitar Jalan Kaki 21 Hari ke KPK Demi Cari Keadilan

Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Panas terik serta hujan deras tidak menyurutkan langkah 30 petani Blitar untuk mencari keadilan. Berjalan kaki selama 21 hari mereka tempuh untuk bisa tiba di KPK demi menyampaikan ketidakadilan.

Mereka bertolak dari Blitar tepat pada 11 Januari silam. Jumlah petani yang berangkat pun awalnya lebih dari 30 orang.

Tanpa ada bekal uang, mereka nekat mengambil rute jalur Pantura untuk bisa mencapai KPK. Di setiap tas petani tersebut, tersimpan sambal, sayur mayur dan ikan asin.

"Ini untuk lauk kami, nggak ada duit buat makan soalnya," keluh Dirun salah seorang petani yang ikut demonstrasi di depan Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Rabu (6/2/2013).

Menurut Dirun, selama perjalanan, tidak sedikit dari mereka yang jatuh sakit. Dengan terpaksa, mereka tidak ikut berjuang ke KPK.

"Banyak yang sakit, ada yang masuk rumah sakit," jelas Dirun dengan pakaian yang lusuh sambil memakai topi khas petani.

Sumbangan dari LSM dan warga jadi penyambung hidup mereka. 1 Februari kemarin, akhirnya mereka pun tiba di Komnas HAM.

Tujuannya mereka cuma satu, agar KPK mau ikut mengusut kasus tukar guling tanah Desa Jatilengger yang diduga merugikan negara Rp 1,3 miliar. Kejari Blitar sendiri sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus tersebut. Namun sang Bupati, yang sudah menerbitkan surat keputusan soal pelepasan hak tanah, masih tak tersentuh.

"Kami jalan kaki supaya pemerintah lihat," tandasnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(mok/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%