detikcom
Rabu, 06/02/2013 13:01 WIB

Kisah Petani Blitar Jalan Kaki 21 Hari ke KPK Demi Cari Keadilan

Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Panas terik serta hujan deras tidak menyurutkan langkah 30 petani Blitar untuk mencari keadilan. Berjalan kaki selama 21 hari mereka tempuh untuk bisa tiba di KPK demi menyampaikan ketidakadilan.

Mereka bertolak dari Blitar tepat pada 11 Januari silam. Jumlah petani yang berangkat pun awalnya lebih dari 30 orang.

Tanpa ada bekal uang, mereka nekat mengambil rute jalur Pantura untuk bisa mencapai KPK. Di setiap tas petani tersebut, tersimpan sambal, sayur mayur dan ikan asin.

"Ini untuk lauk kami, nggak ada duit buat makan soalnya," keluh Dirun salah seorang petani yang ikut demonstrasi di depan Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Rabu (6/2/2013).

Menurut Dirun, selama perjalanan, tidak sedikit dari mereka yang jatuh sakit. Dengan terpaksa, mereka tidak ikut berjuang ke KPK.

"Banyak yang sakit, ada yang masuk rumah sakit," jelas Dirun dengan pakaian yang lusuh sambil memakai topi khas petani.

Sumbangan dari LSM dan warga jadi penyambung hidup mereka. 1 Februari kemarin, akhirnya mereka pun tiba di Komnas HAM.

Tujuannya mereka cuma satu, agar KPK mau ikut mengusut kasus tukar guling tanah Desa Jatilengger yang diduga merugikan negara Rp 1,3 miliar. Kejari Blitar sendiri sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus tersebut. Namun sang Bupati, yang sudah menerbitkan surat keputusan soal pelepasan hak tanah, masih tak tersentuh.

"Kami jalan kaki supaya pemerintah lihat," tandasnya.


Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mok/ndr)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%
MustRead close