detikcom
Senin, 04/02/2013 21:33 WIB

Laporan dari Jeddah

SBY: Saya & Keluarga Laporkan Pajak Sesuai Ketentuan, Tak Ada Penyimpangan

Arifin Asydhad - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Presiden SBY merespons berita mengenai pembayaran dan pelaporan pajak yang diberitakan The Jakarta Post. SBY menegaskan dirinya dan keluarganya patuh membayar pajak dan melaporkannya sesuai ketentuan. Tidak ada penyimpangan.

"Saya berterima kasih saya dikasih tempat untuk menjelaskan mengenai berita ini dan saya dengar ada sejumlah pihak yang mengadukan hal ini ke KPK," kata SBY menjawab pertanyaan wartawan dalam jumpa pers di Hotel Hilton, Jeddah, Senin (4/2/2013).

"Keluarga saya, yaitu saya sendiri, anak saya pertama Mayor Agus Harimurti dan anak kedua saya Edhi Baskoro adalah orang-orang yang patuh bayar pajak," tegas SBY.

Selama ini, selain patuh membayar pajak, SBY juga telah memberi contoh melaporkan harta kekayaan ke KPK. Laporan kekayaan ke KPK terus diupdate sesuai ketentuan.

"Saya melaporkan harta kekayaan sebelum menjabat presiden, kemudian pada saat tengah jabatan, dan di akhir jabatan presiden. Sudah dicek apakah pelaporan saya keliru atau tidak dan verifikasi juga telah dilakukan," terang SBY.

Dalam melaporkan pajak, menurut SBY, dirinya menjalani proses yang akuntabel. "Prosesnya akuntabel. Setelah mengisi kewajiban saya, tolong dicek petugas pajak, ada yang lebih, atau ada yang kurang," kata SBY.

Pengecekan selama ini, kata SBY, tidak ada penyimpangan dalam laporan pajak itu. "Setiap saat setelah dicek dan diperiksa, benar tidak ada penyimpangan. Dan itu saya dapat laporan dari Ditjen Pajak," ujar SBY.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(asy/ahy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
62%
Kontra
38%