Senin, 04/02/2013 15:47 WIB

Tanaman Mirip Ghat 'Chatinone' 2 Ha di Baturaden Digaris Polisi

Arbi Anugrah - detikNews
Foto: arbi anugrah/detikcom
Banyumas - Polisi langsung mengecek begitu mendengar laporan adanya tanaman mirip Ghat atau Khat di Baturaden, Banyumas, Jateng. Agar tanaman tidak disalahgunakan, mereka memasang garis polisi di lahan seluas 2 hektare tersebut.

Tanaman itu terletak di sebuah lahan Dusun Munggangsari, Desa Karang Salam, Baturaden, Banyumas. Lahan dimiliki warga tapi statusnya disewa oleh orang keturunan Arab yang tinggal di Purwokerto selama 10 tahun.

Setelah mendapatkan laporan dari lembaga desa setempat, sejumlah polisi, termasuk Kapolres Banyumas AKBP Dwiyono, mendatangi lokasi, Senin (4/2/2013). "Karena itu, kita melalukan pengecekan terlebih dulu," kata ABKP Dwiyono.

Kapolres mengakui adanya kemiripan antara tanaman Ghat atau Khat dengan tanaman yang tumbuh subur di Baturaden. Namun untuk memastikannya, polisi membawa sampel tanaman ke Laboratorium Kriminal tentang legalitas daun.

"Sambil menunggu uji hasil sampel, kita pasang garis polisi," imbuhnya.

Sebelumnya, tanaman mirip Ghat atau Khat ditemukan di Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Pekan lalu, sebagian warga mencabuti tanaman tersebut karena takut terjerat hukum. Badan Narkotika Nasional (BNN) telah mengambil sampel untuk memastikan jenis tanaman.

Ghat atau Khat adalah bahan pembuat Chatinone, narkotika golongan I. Zat ini hanya boleh digunakan untuk kepentingan riset.

(arb/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%