detikcom

Minggu, 03/02/2013 18:50 WIB

Anis Matta Serukan Tobat, Yusuf Supendi: Kader Tak Salah, Kok Diajak Tobat

Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - Presiden PKS Anis Matta menyerukan tobat nasional untuk seluruh kader PKS. Namun pendiri PKS Yusuf Supendi menanggapi sinis ajakan tersebut.

"Kok kader yang tidak jelas salahnya diajak tobat, ya yang petinggi-petinggi saja," kata Yusuf.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi Lembaga Penegakan Hukum & Strategi Nasional di rumah makan Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, Minggu (3/2/2013). Diskusi ini dihadiri mantan pimpinan KPK Bibit Samad Riyanto, praktisi hukum Achmad Rifai dan Pengamat Politik J Kristiadi.

Yusuf mengatakan kader PKS tak memiliki porsi kesalahan dalam kasus yang menjerat elite partai. Oleh karenanya, menurut dia, tak ada keperluan bagi kader untuk menuruti seruan taubat nasional.

Lebih jauh, Yusuf menambahkan, untuk bertobat, maka salah satu persyaratannya adalah dengan menyesal dan meminta maaf. Dia menyebut Anis Matta dan Hilmi telah melakukan kebohongan dan harus meminta maaf.

"Saya anjurkan kepada mantan mahasiswa saya Anis Matta dan rekan saya Hilmi Aminuddin untuk meminta maaf kepada publik," ujarnya.

Anis Matta dalam pidato politiknya sesaat setelah resmi ditunjuk sebagai presiden partai memang menyerukan pertobatan nasional. Menurutnya hal itu perlu dilakukan untuk pembenahan dan konsolidasi internal PKS.

"Insya Allah, kita akan melakukan pembenahan yang lebih jauh dalam negara. Insya Allah, kita akan melakukan pertobatan nasional. Insya Allah, antum semua bersama kita," tegas Anis dalam jumpa pers di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Jumat (1/2/2013).


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(trq/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%