Minggu, 03/02/2013 18:50 WIB

Anis Matta Serukan Tobat, Yusuf Supendi: Kader Tak Salah, Kok Diajak Tobat

Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - Presiden PKS Anis Matta menyerukan tobat nasional untuk seluruh kader PKS. Namun pendiri PKS Yusuf Supendi menanggapi sinis ajakan tersebut.

"Kok kader yang tidak jelas salahnya diajak tobat, ya yang petinggi-petinggi saja," kata Yusuf.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi Lembaga Penegakan Hukum & Strategi Nasional di rumah makan Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, Minggu (3/2/2013). Diskusi ini dihadiri mantan pimpinan KPK Bibit Samad Riyanto, praktisi hukum Achmad Rifai dan Pengamat Politik J Kristiadi.

Yusuf mengatakan kader PKS tak memiliki porsi kesalahan dalam kasus yang menjerat elite partai. Oleh karenanya, menurut dia, tak ada keperluan bagi kader untuk menuruti seruan taubat nasional.

Lebih jauh, Yusuf menambahkan, untuk bertobat, maka salah satu persyaratannya adalah dengan menyesal dan meminta maaf. Dia menyebut Anis Matta dan Hilmi telah melakukan kebohongan dan harus meminta maaf.

"Saya anjurkan kepada mantan mahasiswa saya Anis Matta dan rekan saya Hilmi Aminuddin untuk meminta maaf kepada publik," ujarnya.

Anis Matta dalam pidato politiknya sesaat setelah resmi ditunjuk sebagai presiden partai memang menyerukan pertobatan nasional. Menurutnya hal itu perlu dilakukan untuk pembenahan dan konsolidasi internal PKS.

"Insya Allah, kita akan melakukan pembenahan yang lebih jauh dalam negara. Insya Allah, kita akan melakukan pertobatan nasional. Insya Allah, antum semua bersama kita," tegas Anis dalam jumpa pers di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Jumat (1/2/2013).


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(trq/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%