Minggu, 03/02/2013 12:53 WIB

Dilaporkan Tahun 2005, Bagaimana Akhir Kasus Luthfi & Fathanah?

Rachmadin Ismail - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Nama Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah pernah jadi terlapor atas kasus dugaan penipuan di Polda Metro Jaya pada tahun 2005. Bagaimana perkembangan kasus keduanya kini?

Dalam arsip berita detikcom pada 4 April 2005, Luthfi Hasan sebagai komisaris utama PT Atlas Jaringan I dan Ahmad Fathanah yang menggunakan nama Olong Achmad Fadli Luran sebagai direktur utama dilaporkan oleh Direktur PT Osami Multimedia, Amalia Murad. Keduanya diduga melakukan penipuan sebesar Rp 5,4 miliar.

Nama Ahmad Fathanah memang tak pernah muncul kala itu, karena dia menggunakan nama Olong Achmad Fadli Luran di akta perusahaan. Baru setelah kasus di KPK mencuat, diketahui Fathanah adalah orang yang sama dengan Olong. Pihak keluarga sudah memastikan hal ini.

"Kami tahunya Olong itu sebagai bussinesman saja. Kami tidak tahu bisnisnya apa, kami juga tidak tahu apakah ia kader salah satu partai," kata kakak Fathanah, Zulkifli, ketika menggelar jumpa pers di Warung Kopi Phoenam, Jalan Boulevard, Makassar, Jumat (1/2) lalu.

Nah, bagaimana perkembangan kasusnya sekarang? Fachmi A Bachmid selaku kuasa hukum pelapor saat itu mengatakan, Olong alias Ahmad Fathanah sudah disidang di PN Jakarta Pusat. Seingatnya, kasus itu sudah putus dan Olong ditahan.

Namun, khusus untuk Luthfi, dia tak bisa mengingatnya. Sebab, nama Luthfi memang muncul di berkas pemeriksaan Olong, tapi tak jelas perkembangannya.

"Memang benar ada kejadian tahun 2005, yang dilaporkan Olong dan sudah sidang, mungkin sudah in kracht," kata Fachmi saat dikonfirmasi detikcom, Minggu (3/1/2013).Next

Halaman 1 2
(mad/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%