detikcom
Minggu, 03/02/2013 12:53 WIB

Dilaporkan Tahun 2005, Bagaimana Akhir Kasus Luthfi & Fathanah?

Rachmadin Ismail - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Nama Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah pernah jadi terlapor atas kasus dugaan penipuan di Polda Metro Jaya pada tahun 2005. Bagaimana perkembangan kasus keduanya kini?

Dalam arsip berita detikcom pada 4 April 2005, Luthfi Hasan sebagai komisaris utama PT Atlas Jaringan I dan Ahmad Fathanah yang menggunakan nama Olong Achmad Fadli Luran sebagai direktur utama dilaporkan oleh Direktur PT Osami Multimedia, Amalia Murad. Keduanya diduga melakukan penipuan sebesar Rp 5,4 miliar.

Nama Ahmad Fathanah memang tak pernah muncul kala itu, karena dia menggunakan nama Olong Achmad Fadli Luran di akta perusahaan. Baru setelah kasus di KPK mencuat, diketahui Fathanah adalah orang yang sama dengan Olong. Pihak keluarga sudah memastikan hal ini.

"Kami tahunya Olong itu sebagai bussinesman saja. Kami tidak tahu bisnisnya apa, kami juga tidak tahu apakah ia kader salah satu partai," kata kakak Fathanah, Zulkifli, ketika menggelar jumpa pers di Warung Kopi Phoenam, Jalan Boulevard, Makassar, Jumat (1/2) lalu.

Nah, bagaimana perkembangan kasusnya sekarang? Fachmi A Bachmid selaku kuasa hukum pelapor saat itu mengatakan, Olong alias Ahmad Fathanah sudah disidang di PN Jakarta Pusat. Seingatnya, kasus itu sudah putus dan Olong ditahan.

Namun, khusus untuk Luthfi, dia tak bisa mengingatnya. Sebab, nama Luthfi memang muncul di berkas pemeriksaan Olong, tapi tak jelas perkembangannya.

"Memang benar ada kejadian tahun 2005, yang dilaporkan Olong dan sudah sidang, mungkin sudah in kracht," kata Fachmi saat dikonfirmasi detikcom, Minggu (3/1/2013).Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mad/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%