Detik.com News
Detik.com
Sabtu, 02/02/2013 11:21 WIB

Seram! Korupsi Politik & Penegak Hukum Masih Jadi Musuh Paling Kuat

Indra Subagja - detikNews
Halaman 1 dari 2
Seram! Korupsi Politik & Penegak Hukum Masih Jadi Musuh Paling Kuat
Jakarta - Korupsi politik dan korupsi penegak hukum masih menjadi musuh utama. Perlu penanganan segera agar kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan penegak hukum tak terganggu.

"Korupsi politik dan korupsi di sektor penegakan hukum masih merupakan musuh utama bangsa saat ini. Apabila tidak ditangani dan diatasi segera maka ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara akan semakin meluas, investasi terganggu dan mengurangi kemampuan negara untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya," jelas mantan Plt pimpinan KPK, Mas Achmad Santosa dalam keterangannya, Sabtu (2/1/2013).

Ota, biasa Mas Achmad dipanggil, menjelaskan, korupsi politik yakni korupsi yang dilakukan politisi dan terjadi berbagai ranah pembangunan. Mulai dari anggaran negara, pengadaan barang dan jasa (procurement), perizinan (pemberian konsesi sumber daya alam, prizinan kuota, dan perizinan lainnya. Dan bahkan dapat mempengaruhi proses penegakan hukum .

"Di tahun-tahun menjelang pemilihan anggota legisltif dan presiden di tahun 2014 korupsi politik diperkirakan akan semakin marak. Mengandalkan KPK saja tidak cukup untuk mengatasinya, peran masyarakat menjadi sangat penting di sini," tuturnya.

Ota merinci sejumlah langkah yang perlu dilakukan, oleh masyarakat sipil guna membantu tugas penegak hukum. Apa saja?

(1) Awasi perizinan-perizinan atau konsesi sumber-sumber daya alam yang menjadi ranah kewenangan pusat dan daerah dengan mengandalkan UU Keterbukaan Informasi Publik (14/2008)

(2) Awasi proses penganggaran (anggaran negara-pusat dan daerah) dari mulai proses penyusunan, pengalokasian, persetujuan dan pelaksanaanNext

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ndr/fjr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%