detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Sabtu, 19/04/2014 01:14 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Sabtu, 02/02/2013 11:21 WIB

Seram! Korupsi Politik & Penegak Hukum Masih Jadi Musuh Paling Kuat

Indra Subagja - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Korupsi politik dan korupsi penegak hukum masih menjadi musuh utama. Perlu penanganan segera agar kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan penegak hukum tak terganggu.

"Korupsi politik dan korupsi di sektor penegakan hukum masih merupakan musuh utama bangsa saat ini. Apabila tidak ditangani dan diatasi segera maka ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara akan semakin meluas, investasi terganggu dan mengurangi kemampuan negara untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya," jelas mantan Plt pimpinan KPK, Mas Achmad Santosa dalam keterangannya, Sabtu (2/1/2013).

Ota, biasa Mas Achmad dipanggil, menjelaskan, korupsi politik yakni korupsi yang dilakukan politisi dan terjadi berbagai ranah pembangunan. Mulai dari anggaran negara, pengadaan barang dan jasa (procurement), perizinan (pemberian konsesi sumber daya alam, prizinan kuota, dan perizinan lainnya. Dan bahkan dapat mempengaruhi proses penegakan hukum .

"Di tahun-tahun menjelang pemilihan anggota legisltif dan presiden di tahun 2014 korupsi politik diperkirakan akan semakin marak. Mengandalkan KPK saja tidak cukup untuk mengatasinya, peran masyarakat menjadi sangat penting di sini," tuturnya.

Ota merinci sejumlah langkah yang perlu dilakukan, oleh masyarakat sipil guna membantu tugas penegak hukum. Apa saja?

(1) Awasi perizinan-perizinan atau konsesi sumber-sumber daya alam yang menjadi ranah kewenangan pusat dan daerah dengan mengandalkan UU Keterbukaan Informasi Publik (14/2008)

(2) Awasi proses penganggaran (anggaran negara-pusat dan daerah) dari mulai proses penyusunan, pengalokasian, persetujuan dan pelaksanaanNext

Halaman 1 2

Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(ndr/fjr)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%