detikcom
Sabtu, 02/02/2013 11:21 WIB

Seram! Korupsi Politik & Penegak Hukum Masih Jadi Musuh Paling Kuat

Indra Subagja - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Korupsi politik dan korupsi penegak hukum masih menjadi musuh utama. Perlu penanganan segera agar kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan penegak hukum tak terganggu.

"Korupsi politik dan korupsi di sektor penegakan hukum masih merupakan musuh utama bangsa saat ini. Apabila tidak ditangani dan diatasi segera maka ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara akan semakin meluas, investasi terganggu dan mengurangi kemampuan negara untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya," jelas mantan Plt pimpinan KPK, Mas Achmad Santosa dalam keterangannya, Sabtu (2/1/2013).

Ota, biasa Mas Achmad dipanggil, menjelaskan, korupsi politik yakni korupsi yang dilakukan politisi dan terjadi berbagai ranah pembangunan. Mulai dari anggaran negara, pengadaan barang dan jasa (procurement), perizinan (pemberian konsesi sumber daya alam, prizinan kuota, dan perizinan lainnya. Dan bahkan dapat mempengaruhi proses penegakan hukum .

"Di tahun-tahun menjelang pemilihan anggota legisltif dan presiden di tahun 2014 korupsi politik diperkirakan akan semakin marak. Mengandalkan KPK saja tidak cukup untuk mengatasinya, peran masyarakat menjadi sangat penting di sini," tuturnya.

Ota merinci sejumlah langkah yang perlu dilakukan, oleh masyarakat sipil guna membantu tugas penegak hukum. Apa saja?

(1) Awasi perizinan-perizinan atau konsesi sumber-sumber daya alam yang menjadi ranah kewenangan pusat dan daerah dengan mengandalkan UU Keterbukaan Informasi Publik (14/2008)

(2) Awasi proses penganggaran (anggaran negara-pusat dan daerah) dari mulai proses penyusunan, pengalokasian, persetujuan dan pelaksanaanNext

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(ndr/fjr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
56%
Kontra
44%