Detik.com News
Detik.com
Sabtu, 02/02/2013 10:26 WIB

Kasus Luthfi, PKS Khawatir KPK Ada yang Menunggangi

Prins David Saut - detikNews
Kasus Luthfi, PKS Khawatir KPK Ada yang Menunggangi
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan presiden PKS Luthfi Hasan terkait dugaan suap impor daging sapi. Penangkapan ini menuai kritik dari Ketua DPP PKS Sohibul Iman.

"Bagi kami, kami tetap konsisten KPK harus tetap menjadi lembaga pemberantasan korupsi di negeri ini. KPK ini kami posisikan lembaga extraordinary untuk menangani extraordinary crime, memiliki hak-hak istimewa, bahkan hak subjektif seperti apakah menahan atau tidak," kata Sohibul.

Sohibul menyampaikan hal ini dalam diskusi 'Prahara karena Sapi' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (2/2/2013).

Sohibul menjelasan hak subjektif KPK tersebut rentan mendatangkan pihak-pihak yang ingin menunggangi KPK. Namun ia masih memiliki keyakinan integritas KPK masih baik.

"Catatan kami kepada KPK, hak subjektif semacam ini betul-betul diterapkan dengan penuh kesadaran tentang ruang. Artinya hukum kan bukan ruang hampa, ketika KPK tidak hati-hati, kami khawatir ada yang menunggangi. Kami percaya integritas pimpinan KPK," ujar Sohibul.

Sohibul mengingatkan kemungkinan adanya masalah struktural antara pemimpin KPK yang tidak sampai ke pegawai KPK di lapangan. Para pegawai di lapangan ini rentan ditunggangi.

"Tidak seluruhnya pimpinan KPK memiliki rentan kendali ke para penyidiknya. Bisa saja penunggangnya di level bawah. Kami ingin KPK tetap berwibawa, kalau tertunggangi free rider dan dibaca publik tidak masuk akal, maka akan jatuh," ujar Sohibul.

Sohibul pun mengungkit hak subjektif KPK dan cara KPK menangani kasus yang berbeda. Ia mencontohkan seperti Andi Mallarangeng yang diperlakukan jauh berbeda dengan Luthfi Hasan.

"Pak Johan Budi mengatakan, Pak Luthfi hasil pengembangan tangkap tangan. Menurut saya, Pak Andi Mallarangeng juga pengembangan dari tangkap tangan. Jadi dua-duanya bukan tangkap tangan, sama. Tapi kenapa yang satu dibiarkan, yang satu ditangkap," ujar Sohibul.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(vid/ndr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%