detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Sabtu, 19/04/2014 12:28 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Jumat, 01/02/2013 21:21 WIB

Gaji Ketua KPU Rp 23 Juta, Naik 2 Kali Lipat Dari Periode Sebelumnya

Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Presiden SBY telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11/2013 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam Perpres tersebut disebutkan besaran uang kehormatan (gaji) kepada masing-masing ketua hingga anggota KPU.

Besarnya uang kehormatan Ketua KPU adalah Rp 23.750.000, Anggota KPU Rp 20.625.000, Ketua KPU Provinsi Rp 9.900.000, Anggota KPU Provinsi Rp 8.250.000, Ketua KPU Kabupaten/Kota Rp 6.800.000, dan Anggota KPU Kabupaten/Kota Rp 5.550.000.

“Kepada Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi, serta Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, yang melakukan perjalanan dinas, baik di dalam maupun di luar negeri, diberikan biaya perjalanan dinas,” bunyi Pasal 3 Ayat (1) Perpres tersebut seperti dikutip dalam situs setkab.go.id, Jumat (1/2/2013).

Mengenai besarnya biaya perjalanan dinas itu, menurut Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2013 diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Jika dibandingkan dengan uang kehormatan yang diterima oleh Ketua dan Anggota KPU sebelumnya, maka jumlah uang kehormatan Ketua dan Anggota KPU sesuai Perpres No. 11/2013 menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Sebelumnya gaji anggota KPU Pusat setelah dipotong pajak adalah Rp 10,6 juta, sementara Ketua dan Anggota KPU Provinsi masing-masing menerima Rp 6 juta dan Rp 5 juta, dan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota masing-masing sebesar Rp 5 juta dan Rp 4 juta. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 18 Januari 2013.


Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(mpr/rvk)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
81%
Kontra
19%