Jumat, 01/02/2013 21:21 WIB

Gaji Ketua KPU Rp 23 Juta, Naik 2 Kali Lipat Dari Periode Sebelumnya

Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Presiden SBY telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11/2013 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam Perpres tersebut disebutkan besaran uang kehormatan (gaji) kepada masing-masing ketua hingga anggota KPU.

Besarnya uang kehormatan Ketua KPU adalah Rp 23.750.000, Anggota KPU Rp 20.625.000, Ketua KPU Provinsi Rp 9.900.000, Anggota KPU Provinsi Rp 8.250.000, Ketua KPU Kabupaten/Kota Rp 6.800.000, dan Anggota KPU Kabupaten/Kota Rp 5.550.000.

“Kepada Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi, serta Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, yang melakukan perjalanan dinas, baik di dalam maupun di luar negeri, diberikan biaya perjalanan dinas,” bunyi Pasal 3 Ayat (1) Perpres tersebut seperti dikutip dalam situs setkab.go.id, Jumat (1/2/2013).

Mengenai besarnya biaya perjalanan dinas itu, menurut Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2013 diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Jika dibandingkan dengan uang kehormatan yang diterima oleh Ketua dan Anggota KPU sebelumnya, maka jumlah uang kehormatan Ketua dan Anggota KPU sesuai Perpres No. 11/2013 menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Sebelumnya gaji anggota KPU Pusat setelah dipotong pajak adalah Rp 10,6 juta, sementara Ketua dan Anggota KPU Provinsi masing-masing menerima Rp 6 juta dan Rp 5 juta, dan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota masing-masing sebesar Rp 5 juta dan Rp 4 juta. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 18 Januari 2013.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mpr/rvk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%