Detik.com News
Detik.com
Jumat, 01/02/2013 21:21 WIB

Gaji Ketua KPU Rp 23 Juta, Naik 2 Kali Lipat Dari Periode Sebelumnya

Mega Putra Ratya - detikNews
Gaji Ketua KPU Rp 23 Juta, Naik 2 Kali Lipat Dari Periode Sebelumnya
Jakarta - Presiden SBY telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11/2013 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam Perpres tersebut disebutkan besaran uang kehormatan (gaji) kepada masing-masing ketua hingga anggota KPU.

Besarnya uang kehormatan Ketua KPU adalah Rp 23.750.000, Anggota KPU Rp 20.625.000, Ketua KPU Provinsi Rp 9.900.000, Anggota KPU Provinsi Rp 8.250.000, Ketua KPU Kabupaten/Kota Rp 6.800.000, dan Anggota KPU Kabupaten/Kota Rp 5.550.000.

Kepada Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi, serta Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, yang melakukan perjalanan dinas, baik di dalam maupun di luar negeri, diberikan biaya perjalanan dinas, bunyi Pasal 3 Ayat (1) Perpres tersebut seperti dikutip dalam situs setkab.go.id, Jumat (1/2/2013).

Mengenai besarnya biaya perjalanan dinas itu, menurut Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2013 diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Jika dibandingkan dengan uang kehormatan yang diterima oleh Ketua dan Anggota KPU sebelumnya, maka jumlah uang kehormatan Ketua dan Anggota KPU sesuai Perpres No. 11/2013 menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Sebelumnya gaji anggota KPU Pusat setelah dipotong pajak adalah Rp 10,6 juta, sementara Ketua dan Anggota KPU Provinsi masing-masing menerima Rp 6 juta dan Rp 5 juta, dan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota masing-masing sebesar Rp 5 juta dan Rp 4 juta. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 18 Januari 2013.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mpr/rvk)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%