detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Minggu, 20/04/2014 13:00 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Kamis, 31/01/2013 15:22 WIB

Hari ke-108 Jokowi

Jokowi Soal Penanganan Banjir: Sudah Bertahun-tahun Rapat...Repet

Ray Jordan - detikNews
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berpendapat diperlukan Perda agar penanganan bencana banjir terealisasi secara konkret. Kerjasama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan pemerintah daerah juga harus terkoneksi dengan baik.

"Ini kalau sampai ada sebuah kesepakatan dan menjadikan itu sebagai Perda yang konkret, yang real, itu bisa cepat tertangani. Tapi kalau melihat seperti ini tadi, banyak yang nggak sambung. Kita ngomong apa adanya," kata Jokowi.

Hal ini disampaikan Jokowi di sela-sela rapat dengan Komisi V DPR di ruang rapat Komisi V DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (31/11/2013).

Selain Jokowi, Komisi V DPR juga mengundang Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Menteri PU Djoko Kirmanto, Kepala BNPB Syamsul Maarif, Kepala Basarnas M Alfan Baharuddin. Semua undangan hadir kecuali Gubernur Jabar Ahmad Heryawan yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda).

Menurut dia, penanganan masalah banjir harus dikoneksikan dan perlu solusi nyata. "Ya ini kan persoalan dari hulu ke hilir ini yang harus dikoneksikan di situ. Jadi ini harus kerja apa, Kementerian PU harus kerja apa, DKI harus kerja apa. Yang konkret kalau saya. Ya percuma kalau cuma ngerak-ngeruk, normalisasi buat situ, tapi di hulunya nggak dikerjain ya percuma. Itu saya kira dewan betul. Itu harus dikoneksikan dan udah bertahun-tahun dirapatkan, rapat... rapat, repet... repet. Kalau nggak ada sebuah solusi untuk apa kita," papar Jokowi yang terbalut baju batik warna coklat ini.

Artinya kinerja gububernur tetangga tidak baik, Pak? "Ah saya nggak bilang gitu. Artinya kita lihat ke depan ini dikoneksikan karena ini udah berpuluh tahun dan berkali-kali rapat nggak ada sebuah realisasi yang konkret, nggak ada sebuah kerja yang benar. Jadi kalau hanya parsial-parsial ya nggak ketemu. Ya makanya disambungkan," jawab Jokowi.

Jokowi menambahkan pertemuan bersama DPR momentum yang bagus. "Artinya dikaji-kaji dari dewan, dikoneksikan antara hulu sampai hilir, kementerian antara gubernur-gubernur semua diketemuin. Kalau diketemuin ya sambung cret...., tinggal kalau ini menyangkut anggaran, berapa gede anggaran yang dibutuhkan, dewan juga ikut berusaha agar itu anggaran yang dibutuhkan juga disiapkan. Hulunya butuh berapa, hilirnya butuh berapa ya disiapin," kata Jokowi.




Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(aan/nrl)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%