detikcom
Kamis, 31/01/2013 15:22 WIB

Hari ke-108 Jokowi

Jokowi Soal Penanganan Banjir: Sudah Bertahun-tahun Rapat...Repet

Ray Jordan - detikNews
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berpendapat diperlukan Perda agar penanganan bencana banjir terealisasi secara konkret. Kerjasama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan pemerintah daerah juga harus terkoneksi dengan baik.

"Ini kalau sampai ada sebuah kesepakatan dan menjadikan itu sebagai Perda yang konkret, yang real, itu bisa cepat tertangani. Tapi kalau melihat seperti ini tadi, banyak yang nggak sambung. Kita ngomong apa adanya," kata Jokowi.

Hal ini disampaikan Jokowi di sela-sela rapat dengan Komisi V DPR di ruang rapat Komisi V DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (31/11/2013).

Selain Jokowi, Komisi V DPR juga mengundang Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Menteri PU Djoko Kirmanto, Kepala BNPB Syamsul Maarif, Kepala Basarnas M Alfan Baharuddin. Semua undangan hadir kecuali Gubernur Jabar Ahmad Heryawan yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda).

Menurut dia, penanganan masalah banjir harus dikoneksikan dan perlu solusi nyata. "Ya ini kan persoalan dari hulu ke hilir ini yang harus dikoneksikan di situ. Jadi ini harus kerja apa, Kementerian PU harus kerja apa, DKI harus kerja apa. Yang konkret kalau saya. Ya percuma kalau cuma ngerak-ngeruk, normalisasi buat situ, tapi di hulunya nggak dikerjain ya percuma. Itu saya kira dewan betul. Itu harus dikoneksikan dan udah bertahun-tahun dirapatkan, rapat... rapat, repet... repet. Kalau nggak ada sebuah solusi untuk apa kita," papar Jokowi yang terbalut baju batik warna coklat ini.

Artinya kinerja gububernur tetangga tidak baik, Pak? "Ah saya nggak bilang gitu. Artinya kita lihat ke depan ini dikoneksikan karena ini udah berpuluh tahun dan berkali-kali rapat nggak ada sebuah realisasi yang konkret, nggak ada sebuah kerja yang benar. Jadi kalau hanya parsial-parsial ya nggak ketemu. Ya makanya disambungkan," jawab Jokowi.

Jokowi menambahkan pertemuan bersama DPR momentum yang bagus. "Artinya dikaji-kaji dari dewan, dikoneksikan antara hulu sampai hilir, kementerian antara gubernur-gubernur semua diketemuin. Kalau diketemuin ya sambung cret...., tinggal kalau ini menyangkut anggaran, berapa gede anggaran yang dibutuhkan, dewan juga ikut berusaha agar itu anggaran yang dibutuhkan juga disiapkan. Hulunya butuh berapa, hilirnya butuh berapa ya disiapin," kata Jokowi.




Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(aan/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
51%
Kontra
49%