detikcom
Kamis, 31/01/2013 14:20 WIB

Digeledah KPK, PT Indoguna Dijaga Belasan Orang Berkulit Gelap

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Jakarta - Penyidik KPK kembali mendatangi PT Indoguna Utama yang terletak di Pondok Bambu, Jakarta Timur. Penyidik KPK menggeledah kantor perusahaan importir daging ini.

Pantauan detikcom, Kamis (31/1/2013) pukul 13.30 WIB, proses penggeledahan masih berlangsung. Ada dua mobil penyidik KPK yang masuk ke dalam kantor PT Indoguna. Mobil tersebut adalah Avanza bernomor polisi B 1707 UFR dan juga Toyota Kijang bernopol B 1807 UFR.

Meski ada penggeledahan, aktivitas di PT Indoguna Utama masih berlangsung normal. Terlihat belasan pegawai keluar dari kantor itu saat makan siang. Beberapa orang satpam juga terlihat berjaga-jaga di pos penjagaan.

Saat ditanya mengenai penggeledahan di kantor tersebut, para petugas satpam itu tak mau berkomentar. Selain petugas satpam, kantor itu juga dijaga oleh 12 orang berkulit gelap di luar kantor.

Orang-orang ini duduk-duduk di warung yang berjarak sekitar 50 meter dari lokasi kantor. Saat seorang kameraman televisi mencoba mengambil gambar kantor dari sela-sela jeruji pagar, orang-orang ini langsung menghampirinya. Kameraman itu akhirnya menyingkir dari depan pagar kantor itu.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nal/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 14:12 WIB
    Ridwan Hasan Saputra: Matematika Sulit, Itu Fitnah
    Gb Pekan lalu, media sosial dihebohkan menyusul kabar tentang tugas matematika seorang siswa sekolah dasar bernama Habibi, yang mendapat nilai merah dari gurunya. Habibi disalahkan sang guru karena menuliskan bahwa 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4x6, bukan 6x4.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%