Detik.com News
Detik.com
Rabu, 30/01/2013 21:41 WIB

Uang yang Disiapkan untuk Kasus Suap Daging Diduga Capai Rp 40 M

Gagah Wijoseno - detikNews
Uang yang Disiapkan untuk Kasus Suap Daging Diduga Capai Rp 40 M
Jakarta - KPK menemukan uang Rp 1 miliar dalam kasus suap impor daging sapi. Uang itu diamankan dari jok mobil Ahmad Fathanah. Diduga kasus yang menyeret anggota DPR Luthfi Hasan itu bukan hanya Rp 1 miliar.

"Rp 1 M itu hanya DP, totalnya uang yang harus disiapkan mencapai Rp 40 M," jelas penegak hukum yang enggan disebutkan namanya, Rabu (30/1/2013).

Uang itu terkait perizinan impor daging sapi. Saat ini pemerintah tengah memperketat izin daging sapi. Nah, suap ini diduga agar melancarkan dan menambah kuota keran impor.

Juru bicara KPK Johan Budi yang dikonfirmasi tak mau berkomentar soal besaran uang ini. Proses pemeriksaan masih dilakukan. Dia juga menjelaskan soal pasal yang dikenakan pada orang-orang yang terlibat. Mereka yang terlibat yakni Juard Effendi dan Arya Arby Effendi, Ahmad Fathanah, dan anggota DPR Luthfu Hasan.

"JE dan AAE diduga melanggar pasal 5 ayat 1 atau pasal 13 UU No 31 tahun 1999 dan juga melanggar sebagaimana yang termuat di UU No 20 tahun 2001 juncto pasal 55 KUHP. AF dan LHI diduga melanggar pasal 12 a atau b pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999," papar Johan.

Sementara itu, Luthfi Hasan yang dimintai konfirmasi soal kasus ini hanya menjawab diplomatis. "Saya pelajari dulu," tegas Luthfi di DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jaksel.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ndr/trq)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%