Detik.com News
Detik.com
Rabu, 30/01/2013 17:52 WIB

Batavia Air Dipailitkan, Stop Operasi Mulai Pukul 00.00 WIB

Batavia Air Dipailitkan, Stop Operasi Mulai Pukul 00.00 WIB ilustrasi (ist)
Jakarta - Perusahaan maskapai penerbangan swasta nasional Batavia Air diputuskan pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Alhasil, Batavia Air akan menghentikan operasional sejak pukul 00.00 WIB.

"Mengadili, mengabulkan permohonan untuk seluruhnya," demikian ucap ketua majelis hakim Agus Iskandar dalam sidang di gedung PN Jakpus, Jalan Gadjah Mada, Jakarta Pusat, Rabu (30/1/2013).

Atas putusan ini, Batavia Air masih pikir-pikir apakah menerima atau tidak. Batavia Air memiliki beberapa hari untuk mengajukan kasasi.

"Sesuai pasal 11 ayat 2 UU Kepailitan, kita memiliki hak 7 hari mengajukan kasasi atau tidak," ujar kuasa hukum Batavia Air, Catur Wibowo.

"Lalu bagaimana operasional pesawat Batavia?" tanya wartawan.

"Mulai pukul 00.00 WIB, semua aktivitas berhenti. Semua diserahkan ke kurator," jawab Catur.

Adapun kuasa hukum penggugat, International Lease Finance Corporation (ILFC), tak berkomentar atas putusan ini. Dua pengacara yang hadir di persidangan bergegas meninggalkan area pengadilan.

ILFC mengajukan permohonan pailit kepada PT Metro Batavia. Gugatan pailit tersebut terkait dengan pesawat Airbus A330 yang dioperasikan maskapai swasta nasional tersebut untuk angkutan haji yang disiapkannya. Namun, Batavia tidak mendapatkan tender pengangkutan haji sehingga pesawat tidak maksimal dioperasikan.



Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(asp/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
93%
Kontra
7%