Selasa, 29/01/2013 20:00 WIB

Petani & Polisi Bentrok di Sumsel, Puluhan Pengacara Siap Turun Tangan

Taufik Wijaya - detikNews
Anwar Sadat (Foto: kontras)
Palembang - Petani dan polisi bentrok di Mapolda Sumatera Selatan. Sejumlah petani dan aktivis lingkungan ditahan. Puluhan pengacara siap mendampingi.

"Ya, ada puluhan pengacara yang siap mendampingi kawan-kawan yang ditahan itu. Sebagian sudah ke Polda Sumsel," kata Direktur LBH Palembang Eti Gustina kepada detikcom, Selasa (29/1/2013).

Menurut Eet, pendampingan ini sebagai upaya melindungi hak-hak pengunjuk rasa. "Kita juga ingin mengetahui secara persis peristiwa tersebut. Termasuk soal robohnya pagar dan terlukanya Anwar Sadat," kata Eti.

Anwar Sadat, Direktur Walhi Sumsel, yang dikonfirmasi detikcom mengaku kepala yang terluka belum diobati. Dia hanya mencegah darah keluar dengan menggunakan sapu tangan. "Belum diobati," katanya.

Ratusan petani dan aktivis lingkungan hidup dari Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumsel, Serikat Petani Sriwijaya (SPS), Persatuan Pergerakan Petani Indonesia (P3I), Sarekat Hijau Indonesia (SHI) Sumsel bentrok dengan polisi di Mapolda Sumsel, Jalan Jenderal Sudirman, Palembang, Selasa (29/1/2013) sore. Sekitar 25 pengunjuk rasa diamankan, termasuk Anwar Sadat.

Robohnya pintu pagar Mapolda Sumsel sekitar pukul 17.20. Tak lama kemudian polisi yang berjaga melakukan pengamanan dengan mengejar dan menangkapi para pengunjuk rasa.

Unjuk rasa yang dilakukan para petani dan aktivis lingkungan hidup ini sudah berlangsung sejak Senin (28/01/2013) kemarin. Mereka memprotes penangkapan dan penganiayaan warga Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 25 Januari 2013 lalu.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(tw/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%