detikcom
Selasa, 29/01/2013 12:16 WIB

Rapim Polri Tidak Membahas Mutasi

Septiana Ledysia - detikNews
foto: ilustrasi/dok.detikcom
Jakarta - Massa jabatan sebagian para pimpinan Polri akan berakhir tahun ini. Tetapi rapat pimpinan Mabes Polri dan Polda hari ini tidak membahas mengenai mutasi jajaran petinggi lembaga penegak hukum tersebut.

"Oh engaak," jawab Kapolri Timur Pradopo ditanya tentang agenda mutasi pimpinan Polri tahun ini.

"Hari ini kita rapim, tentunya menyiapkan tugas besar untuk 2013 ini, hal-hal yang terkait dinamika, politik, sosial, ekonomi, termasuk konflik sosial," jelasnya kepada wartawan di PTIK, Jalan Tirtayasa, Jakarta Selatan, Selasa (29/1/2013).

Kapolri juga mengatakan, dalam rapim juga membahas posisi Polri dalam penanganan tindak korupsi. Menurutnya Polri harus selalu bersinergi dengan instansi-instansi yang terkait.

"Intinya gini, korupsi harus sinergis. Ada KPK, Polri dan Kejaksaan, itu yang terus kita lakukan," ujar Timur.

Polisi Republik Indonesia (Polri) mengadakan Rapat Pimpinan (Rapim) tentang antisipasi keamanan nasional menjelang Pemilu 2014. Acara berlangsung di auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jl Tirtayasa, Jakarta. Acara yang dibuka Kapolri Timur Pradopo ini dengan peserta seluruh petinggi Mabes Polri dan Polda di seluruh Indonesia. Nampak hadir Menkopolhukam Djoko Suyanto, Mendagri Gamawan Fauzi dan perwakilan dari BNN.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(lh/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%