Selasa, 29/01/2013 13:04 WIB

Malawi Jual Pesawat Kepresidenan

BBCIndonesia.com - detikNews
Pemerintah Malawi menjual pesawat kepresidenan sebagai bagian dari kebijakan pemangkasan biaya.

Presiden Joyce Banda mengatakan pesawat dengan kapasitas 14 tempat duduk tersebut akan dijual ke penawar tertinggi.

Pendahulunya, mendiang Bingu wa Mutharika, sebelumnya dikecam karena membeli pesawat ini lima tahun lalu dengan biaya sebesar US$13,3 juta atau Rp128 miliar lebih.

Saat Mutharika membeli pesawat itu dia menyebut bahwa perawatan pesawat itu berbiaya murah.

Tetapi oposisi dan lembaga donor menuduhnya telah menghamburkan uang negara.

Gaya hidup mewah yang dilakukan Mutharika juga menimbulkan aksi demonstrasi warga.

Lembaga pendonor kemudian memangkas dana bantuan untuk Malawi sebesar US$4,4 juta.


Untuk kaum miskin

Malawi adalah salah satu negara termiskin di Afrika. Sejak Nyonya Banda menjabat presiden, dia telah melakukan sejumlah langkah untuk meningkatkan hubungan dengan lembaga pendonor Barat.

Presiden Banda menolak untuk bepergian dengan pesawat ini sejak dia berkuasa April lalu, setelah Mutharika meninggal.

Dia mengatakan uang hasil penjualan pesawat jenis Dassault Falcon 900EX ini akan digunakan untuk menyediakan layanan dasar bagi kaum miskin Malawi.

Dalam iklannya disebutkan bahwa pesawat dalam kondisi layak terbang yang sempurna dan bisa terbang menempuh jarak 8.380km tanpa henti.

Tawaran akan dibuka dan dibacakan di depan pembeli yang berminat atau perwakilan mereka dan anggota publik lainnya pada tanggal 20 Februari.


(bbc/bbc)

  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%