detikcom
Selasa, 29/01/2013 11:05 WIB

Banjir DKI: Tanggung Jawab Bersama Tiga Domain

Alfan Hulu - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - DKI dikepung banjir! DKI tenggelam! DKI darurat banjir! Itu sekedar istilah yang sering terucap dikalangan masyarakat dan media untuk Ibukota kita tercinta akhir-akhir ini. Betapa tidak, mengingat banjir yang melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya tepatnya pertengahan bulan pertama di tahun 2013 ini yang baru kita alami baik langsung maupun tidak langsung.

Sungguh, kita sangat prihatin dan berduka mengingat banyak saudara-saudara kita yang terkena musibah ini bahkan ada yang meninggal dunia serta banyak kerugian lain yang dialami baik kerugian materi, ekonomi maupun sosial.

Suatu hal yang tidak kita harapkan terjadi namun apa hendak dikata bencana tidak pernah bisa kita tolak dan tahu tepat kapan datangnya. Bencana banjir setidaknya kita dapat mengantisipasi, mengurangi, mencengah, dan meminimalisir asal ada niat bersama agar tidak menggangu aktivitas dan membawa dampak buruk bagi kita.

Ironisnya, banjir DKI bukan baru pertama kali terjadi melainkan sudah berulangkali baik banjir musiman maupun banjir yang sering diistilahkan “banjir siklus lima tahunan” seperti tahun 2002 dan 2007 pun tak pernah kunjung usai dan terselesaikan. Kita masih terjebak dalam sebuah retorika semata dengan berbagai perencanaan dan kajian sejak puluhan tahun silam namun masih belum didukung dengan realisasi dan action yang real adanya. Apa penyebab banjir DKI? Sesungguhnya siapa yang mesti bertanggung jawab atas banjir di DKI?

Tanggung Jawab Bersama

Tiada kata yang tepat untuk mengatasi banjir DKI selain “Bekerjasama dan sama-sama bekerja” dari semua pihak tentunya. Keselamatkan Jakarta bagian dari keselamatan Indonesia. Jakarta merupakan cerminan bangsa ini ibarat ruang tamu di dalam sebuah arsitektur rumah. Kalau kita menilik sedikit penyebab banjir di DKI tak lain adalah banyaknya sampah membuat sungai dan gorong-gorong menyempit, sistem drainase yang belum baik, bangunan yang dibangun di sembarangan tempat seperti di rawa-rawa dan ruang terbuka hijau yang seyogianya tempat ini diperuntukan sebagai daerah resapan air.

Hal ini jelas tidak sesuai dengan tata ruang kota yang baik selain kita mengkritisi bagaimana implementasi dan sistem kontrol terhadap kebijakan yang ada.Next

Halaman 1 2
(nwk/nwk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Kolom Terbaru Indeks Kolom ยป
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
53%
Kontra
47%